[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf3d5a6e-fe5a-48ac-b847-a6fa16663fff","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/8/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Pengaturan dan Pengawasan Moneter","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/8/PBI/2015 Tahun 2015","number","17/8/PBI/2015","year","2015","published_date","2015-05-29","effective_date","2015-06-04","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengaturan dan Pengawasan Moneter","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Bank Indonesia NO. 17/8/PBI/2015, LN.2015/NO 121; PERATURAN.GO.ID : 6 HLM
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Pengaturan dan Pengawasan Moneter
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2015. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bank Indonesia ini mengatur tentang pengaturan dan pengawasan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Latar belakang dari peraturan ini adalah tugas Bank Indonesia untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, serta perlunya pengaturan dan pengawasan di bidang moneter terhadap orang perseorangan, bank, dan korporasi nonbank.

Pengaturan moneter mencakup antara lain suku bunga, nilai tukar, likuiditas, lalu lintas devisa, serta pasar uang dan pasar valuta asing. Setiap orang wajib mematuhi ketentuan Bank Indonesia di bidang moneter. Pengawasan moneter dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang moneter dan mencegah serta mengurangi risiko di bidang moneter. Pengawasan dilakukan melalui pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan. Dalam pengawasan tidak langsung, setiap orang wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan oleh Bank Indonesia. Dalam pemeriksaan, setiap orang wajib memberikan akses terhadap dokumen, data, informasi, keterangan, dan sistem informasi yang diperlukan.

Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan, dan pihak tersebut wajib menjaga kerahasiaan data. Setiap orang wajib melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan moneter. Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi dan/atau rekomendasi hasil pengawasan moneter kepada otoritas lain jika terkait dengan kewenangan otoritas lain.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Orang yang melanggar Pasal 5 dan/atau Pasal 8 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang terkait.\n2. Setiap Orang yang melanggar Pasal 9 dan/atau Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.\n3. Pihak yang ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Peraturan BI No. 5 Tahun 2025 tentang Kebijakan Moneter","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/317906/peraturan-bi-no-5-tahun-2025","1d3bc41b-d300-40d3-96dc-ba3ac19cb49d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
No. 121, 2015
BANKING. BI. Monetary. Supervision. Regulation.
(Explanation in Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5703)

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER 17/8/PBI/2015
CONCERNING
MONETARY REGULATION AND SUPERVISION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

Considering:

that in an effort to achieve and maintain the stability of the Rupiah's value, Bank Indonesia is tasked with establishing and implementing monetary policy;
that in establishing and implementing monetary policy, Bank Indonesia needs to carry out regulation and supervision in the monetary sector towards individuals, banks, and non-bank corporations;
that monetary regulation and supervision are necessary to achieve and maintain monetary stability, ensure the effectiveness of monetary policy, prevent and reduce risks in the monetary sector, and ensure compliance with

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf3d5a6e-fe5a-48ac-b847-a6fa16663fff","actionData","errors"]