[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cf28d01c-3bad-4e31-944e-37d338d8fd81","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal","short_title","Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2017","number","4","year","2017","published_date","2017-01-18","effective_date","2017-01-24","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ffdfb3a4-8332-47d9-bec0-7919eb9c21e2","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika","short_name","Permenkominfo","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"ec1fd785-848f-461d-80e9-b2e90b16a6c7","Pers, Pos & Iklan","tags",[],"location","Kementerian Komunikasi dan Informatika","place_of_enactment","Jakarta","theme","Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 4, BN.2017/NO.163, KOMINFO.GO.ID : 14 HLM
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika TENTANG Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang mekanisme kontribusi penyelenggaraan layanan pos universal (LPU) oleh setiap Penyelenggara Pos. Kontribusi ini merupakan kewajiban yang harus dibayar sebagai kontribusi terhadap pembiayaan layanan pos universal dan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, yang bertujuan untuk mengatur mekanisme kontribusi penyelenggaraan layanan pos universal.

Ketentuan Substansial:

Setiap Penyelenggara Pos wajib membayar Kontribusi Penyelenggaraan LPU sebesar 0,25% dari keuntungan bersih Penyelenggaraan Pos setelah dikurangi pajak. Pembayaran dilakukan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Mei tahun berikutnya, dimulai untuk Tahun Buku 2016 dan selanjutnya. Penetapan besaran kontribusi dilakukan berdasarkan perhitungan sendiri dengan mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau laporan keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat perusahaan yang berwenang.

Penyelenggara Pos wajib menyampaikan dokumen seperti laporan keuangan, bukti transfer pembayaran, SPT Pajak, dan dokumen dasar perhitungan kontribusi. Direktur Jenderal dapat melakukan pencocokan dan penelitian untuk penetapan besaran kontribusi. Jika terdapat kekurangan bayar, Penyelenggara Pos wajib membayar kekurangan tersebut dan dikenakan denda keterlambatan. Jika terdapat kelebihan bayar, maka akan diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka untuk tahun berikutnya.

","transitional_provisions","sanctions","1. Penyelenggara Pos yang melanggar kewajiban membayar kontribusi dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin.\n2. Penyelenggara Pos yang melanggar ketentuan penyampaian dokumen dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin.\n3. Keterlambatan pembayaran dikenai denda 2% per bulan dari jumlah kontribusi terutang, maksimal 24 bulan.","revokes",[],"revoked_by",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Permenkominfo No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203115/permenkominfo-no-4-tahun-2021","732e528d-3748-4607-955f-46e3d1d7685a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 4 OF 2017

ABOUT

CONTRIBUTION MECHANISM FOR THE IMPLEMENTATION OF
UNIVERSAL POSTAL SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF COMMUNICATION AND INFORMATICS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=cf28d01c-3bad-4e31-944e-37d338d8fd81","actionData","errors"]