Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2018

Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Energi Skala Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 91).

Peraturan Menteri ini mengatur petunjuk operasional pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Energi Skala Kecil. DAK Fisik Bidang Energi Skala Kecil ditujukan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan instalasi pemanfaatan energi terbarukan dan pengembangan listrik perdesaan. Pembangunan instalasi energi terbarukan meliputi pembangunan/revitalisasi PLTMH dan PLTS Fotovoltaik (terpusat dan tersebar), serta pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga.

Pengembangan listrik perdesaan meliputi pembangunan jaringan instalasi listrik dan penyambungan listrik rumah tangga, dengan atau tanpa penambahan jaringan. Pembangunan PLTMH menjadi prioritas. Pembangunan PLTMH dan PLTS Fotovoltaik Terpusat harus off-grid. Pembangunan PLTS diprioritaskan untuk daerah yang tidak memiliki potensi energi air yang layak. Pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.

Pemerintah Daerah provinsi wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) untuk pembangunan PLTMH dan PLTS Fotovoltaik Terpusat. Hasil pembangunan instalasi energi terbarukan dikelola oleh Pemerintah Daerah provinsi atau lembaga yang ditunjuk, atau oleh masyarakat/kelompok masyarakat yang ditunjuk. Jaringan instalasi listrik dan penyambungan listrik rumah tangga wajib dipelihara oleh masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab atas monitoring pengelolaan hasil kegiatan fisik.

Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Energi Skala Kecil secara berkala kepada Menteri. Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan tersebut.

(-)

(-)