[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce4714d6-bf5c-493f-8714-f99e1fed0d2f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_128":129},"title","Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung","short_title","Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009","number","3","year","2009","published_date","2009-01-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Undang-undang (UU) NO. 3, LN. 2009/ No. 3 , TLN NO. 4958, LL SETNEG : 19 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang sebelumnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengatur tentang persyaratan dan proses pengangkatan hakim agung, termasuk calon dari hakim karier dan nonkarier. Selain itu, diatur pula mengenai pengawasan internal dan eksternal terhadap perilaku hakim agung oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Proses pengangkatan dan pemberhentian hakim agung melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Undang-Undang ini juga menetapkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan di bawahnya, serta mengatur tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

","transitional_provisions","1. Jabatan kepaniteraan Mahkamah Agung harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. 2. Sebelum kode etik dan pedoman perilaku hakim dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, kode etik dan pedoman perilaku hakim yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. 3. Kode etik dan pedoman perilaku hakim harus sudah ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. 4. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.","sanctions","1. Hakim agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan perbuatan tercela, melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan, melanggar sumpah atau janji jabatan, atau melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100,106],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40491/uu-no-5-tahun-2004","c4b9d97d-8c13-49e7-b9b4-b6f78e554ebf",{"_101":107,"_103":108,"_36":109},"UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46965/uu-no-14-tahun-1985","6c43876f-0971-4d28-8d7f-4c4d95972d53","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[122],{"_123":124,"_103":125,"_126":127},"nomor_putusan","53/PUU-XIV/2016","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/9/53_PUU-XIV_2016.pdf","teks","Pasal 7 huruf b butir 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2009
on
SECOND AMENDMENT TO
LAW NUMBER 14 OF 1985
ON THE SUPREME COURT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the judicial power is an independent power to administer justice to uphold law and justice which is carried out by a Supreme Court and judicial bodies under it in the general court environment, the religious court environment, the military court environment, and the state administrative court environment, and by a Constitutional Court;
that Law Number 14 of 1985 on the Supreme Court as amended by Law Number 5 of 2004, is no longer in accordance with the development of the legal needs of the community and constitutional law according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that based on the considerations as intended in letters a and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce4714d6-bf5c-493f-8714-f99e1fed0d2f","actionData","errors"]