[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce2f0cd2-6f86-4782-89e1-bc05d44d388a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_100":101,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","2012-08-07","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DPRD KABUPATEN MAROS
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010\r\ntentang Keprotokoleran dan Peraturan Pemerintah Nomor\r\n24 tahun 2004 yang terakhir diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Daerah\r\nNomor 01 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan\r\nKeuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah Kabupaten Maros sebagaimanana telah diubah\r\ndengan peraturan daerahnomor 16 tahun 2006 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005\r\ntentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan\r\ndan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten\r\nMaros,perlu dicabut karena tidak sesuai dengan beberapa\r\nketentuan di atas serta dinamika pemerintahan daerah\r\ndalam mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah \n . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang\r\nPembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang\r\nPenyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari\r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme , Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang\r\nKeuangan Negara, Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan\r\nNegara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis\r\nPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,\r\nDewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang\r\nKeprotokolan , Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang\r\nKetentuan Keprotokoleran mengenai Tata Tempat, Tata\r\nupacara dan tata penghormatan , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang\r\nKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan\r\nAnggota DPRD, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan dan Keuangan Daerah , Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang\r\nPedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD , Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun\r\n2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. \n KEDUDUKAN PROTOKOLER\r\nDAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN\r\nPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2012. \n 14 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor :1)\n2. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor:16)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, serta untuk mendorong peningkatan kinerja DPRD.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi, termasuk tata tempat dalam berbagai acara seperti rapat DPRD, pengambilan sumpah/janji, dan pelantikan.
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, dan tunjangan komunikasi intensif.
Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan/dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas, dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
Uang jasa pengabdian yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.
Belanja penunjang kegiatan DPRD untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD, serta belanja penunjang operasional pimpinan.
Pengelolaan keuangan DPRD yang meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Peraturan ini juga mengatur tentang pengelolaan keuangan DPRD, termasuk penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91,97],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PERDA Kab. Maros No. 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45982/perda-kab-maros-no-1-tahun-2005","cee72989-f534-4300-a289-ea209b277d7a",{"_92":98,"_94":99},"Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros","","revoked_by",[102,106],{"_92":103,"_94":104,"_36":105},"Perda Kab. Maros No. 5 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAН","https://peraturan.bpk.go.id/Details/331506/perda-kab-maros-no-5-tahun-2017","11612f0a-8c5b-40cc-b44b-8d08892554d4",{"_92":107,"_94":108,"_36":109},"PERDA Kab. Maros No. 05 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/117875/perda-kab-maros-no-05-tahun-2017","e32d8dbc-93f9-489e-8b28-3bb13da4cb62","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAROS
REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER 06 OF 2012
on
THE PROTOCOLARY AND FINANCIAL POSITION OF THE LEADERSHIP AND MEMBERS OF
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF MAROS REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS,

Considering / Whereas:

that based on Law Number 9 of 2010
on Protocol and Government Regulation Number
24 of 2004 which was last amended by Regulation
Government Number 21 of 2007, Regional Regulation
Number 01 of 2005 on the Protocolary Position and
Finance of the Leadership and Members of the House of Representatives
The Maros Regency Regional Council as amended
with regional regulation number 16 of 2006 on
Amendment to Regional Regulation Number 1 of 2005
on the Protocolary and Financial Position of the Leadership
and Members of the House of Representatives of Maros Regency
Maros Regency, it is necessary to revoke it because it does not comply with several
the above provisions as well as the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce2f0cd2-6f86-4782-89e1-bc05d44d388a","actionData","errors"]