[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce1a4fd7-4e4c-4833-ba3e-28bad612e8d0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2011","number","64","year","2011","published_date","2011-09-20","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 64, LL SETKAB : 18 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2011. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kebijakan ini mengatur pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri. Pemeriksaan ini wajib dilakukan untuk memastikan calon TKI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik lengkap dan jiwa, serta pemeriksaan penunjang yang dilakukan oleh sarana kesehatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pemeriksaan psikologi dilakukan untuk menilai kesesuaian aspek kognitif, kepribadian, dan sosial calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Sarana kesehatan dan lembaga pemeriksaan psikologi harus terintegrasi dalam sistem online penempatan dan perlindungan TKI yang dikelola oleh BNP2TKI. Sertifikat kesehatan dan psikologi yang diterbitkan harus memenuhi persyaratan tertentu dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Biaya pemeriksaan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri terkait, dan tidak boleh melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.

","transitional_provisions","1. Sarana kesehatan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini tetap dapat melakukan pemeriksaan kesehatan calon TKI dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.","sanctions","1. Pelanggaran yang dilakukan oleh sarana kesehatan dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan. 2. Pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksaan Psikologi dikenakan sanksi administratif oleh Menteri atas rekomendasi dari BNP2TKI. 3. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara (skorsing), atau pencabutan izin/penetapan.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/165472/pp-no-59-tahun-2021","564fa005-1e65-4298-b5e5-62fdf03e0467","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 64 OF 2011
CONCERNING
HEALTH AND PSYCHOLOGICAL EXAMINATION OF PROSPECTIVE INDONESIAN WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions in Article 49 paragraph (2) of Law Number 39 of 2004 concerning Placement and Protection of Indonesian Workers Abroad, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation regarding Health and Psychological Examination of Prospective Indonesian Workers;
In view of:	Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 13 of 2003 concerning Manpower (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4279); Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce1a4fd7-4e4c-4833-ba3e-28bad612e8d0","actionData","errors"]