[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cdc89c1f-ddbc-4642-aa3c-f835e4d5cfb9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2006","number","13","year","2006","published_date","2006-12-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2006/No.13, TLD No. 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara \r\nberdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur Tata Cara \r\nPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;\r\nb. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor \r\n72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah \r\nKabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara \r\nPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu \r\nditinjau kembali disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah \r\ntersebut;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\nhuruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah \r\ntentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan \r\nBelanja Desa ;\r\n \n Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan \r\nDaerah - Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan \r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 \r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4287);\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan \r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 \r\nNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4355);\r\n4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan \r\nPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4389);\r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 \r\nNomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4437);\r\n6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan \r\nKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang \r\nKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai \r\nDaerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 3952) ;\r\n8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun \r\n2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4587);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang \r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4593);\r\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 \r\ntentang Kewenangan Daerah Kabupaten Selayar sebagai \r\nDaerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun \r\n2003 Nomor 9). \n MEMUTUSKAN :\r\nMenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA \r\nPENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA \r\nDESA.\r\nBAB I\r\nKETENTUAN UMUM\r\nPasal 1\r\nDalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :\r\na. Daerah adalah Kabupaten Selayar;\r\nb. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Selayar;\r\nc. Bupati adalah Bupati Selayar;\r\nd. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan \r\nuntuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus \r\nkepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat \r\nistiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan \r\nberada di daerah Kabupaten;\r\ne. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara dan \r\nDaerah yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang \r\nbersangkutan;\r\nf. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi \r\nDesa yang bersangkutan;\r\ng. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa \r\nadalah Rencana Operasional Tahunan dari program umum pemerintahan \r\ndan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam \r\nangka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target \r\npendapatan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi \r\nbelanja Desa.\r\nBAB II\r\nPENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN ANGGARAN\r\nPENDAPATAN DAN BELANJA DESA\r\nPasal 2\r\n(1) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan \r\nPeraturan Desa.\r\n(2) APB Desa ditetapkan paling lambat bulan pebruari tahun berjalan \r\n(3) APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.\r\n(4) Bagian Belanja terdiri atas Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.\r\nPasal 3\r\n(1) Rancangan APB Desa disusun oleh Kepala Desa.\r\n(2) Rancangan APB Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas bersama.\r\nPasal 4\r\nRancangan APB Desa dimaksud Pasal 3 dibahas dalam Sidang BPD melalui 4 \r\n(empat) tahap pembicaraan yaitu tahap I, II, III, dan IV\r\n(1) Mekanisme dan ruang lingkup pembicaraan setiap tahap sebagaimana \r\ndimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\r\nPasal 5\r\n(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui \r\nbersama, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa disampaikan \r\nkepada Bupati untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari.\r\n(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi \r\nyang dibentuk oleh Bupati\r\n(3) Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana \r\ndimaksud ayat (2) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kepada \r\nKepala Desa.\r\n(4) Apabila hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) melampaui batas \r\nwaktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan \r\nDesa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.\r\n(5) Apabila APB Desa yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi \r\nsebagaimana dimaksud ayat (1), maka APB Desa tersebut tidak dapat \r\ndiundangkan sebelum diperbaiki.\r\nBAB III\r\nTATA USAHA KEUANGAN DESA\r\nPasal 6\r\n(1) Pada Sekretariat Desa setiap Tahun Anggaran dipergunakan Buku \r\nAdministrasi Keuangan Desa yang dikerjakan menurut pedoman yang \r\nditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.\r\n(2) Pengelolaan Keuangan Desa dan pengisian Buku Administrasi Keuangan \r\nDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa.\r\n(3) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat di \r\ndalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap Pengeluaran \r\nKeuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai \r\ndengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.\r\nBAB IV\r\nPENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA\r\nPasal 7\r\n(1) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang \r\ndiangkat oleh Kepala Desa.\r\n(2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Bendaharawan Desa adalah :\r\na. berkedudukan sebagai Perangkat Desa;\r\nb. mengetahui dan memahami tentang pengelolaan keuangan Desa;\r\nc. jujur dan bertanggung jawab;\r\nd. tidak mempunyai hubungan sedarah dan semenda \r\nBAB V\r\nSUSUNAN ANGGARAN\r\nBagian Pertama\r\nPendapatan\r\nPasal 8\r\n(1) Pendapatan Desa terdiri atas 3 (tiga) pos dengan kode Anggaran sebagai \r\nberikut:\r\n1.1 Pendapatan Asli Desa;\r\n1.2 Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten;\r\n1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah.\r\n(2) Setiap pos terdiri atas ayat-ayat.\r\nPasal 9\r\n(1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) sub 1 \r\nterdiri atas :\r\na. Hasil Usaha Desa; \r\nb. Hasil Kekayaan Desa;\r\nc. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa;\r\nd. Hasil dari gotong royong masyarakat Desa;\r\ne. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah;\r\nAlokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 8 \r\nayat (1) sub 2 terdiri atas :\r\na. Bagi hasil pajak / Bagi hasil bukan pajak\r\nb. Sumber Daya Alam \r\nc. Dana Alokasi Umum \r\n(3) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) \r\nSub 3 adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari :\r\na. Pemerintah Pusat dan Propinsi;\r\nb. Sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketiga;\r\nc. Hasil kerjasama antar Desa dan atau pihak ketiga;\r\nBagian Kedua\r\nBelanja\r\nPasal 10\r\n(1) a. Bagian Belanja Rutin sebagaimana dimaksud Pasal \r\n2 ayat (4) terdiri atas 6 (enam) pos dengan Kode Anggaran sebagai \r\nberikut :\r\n2R.1 Belanja Pegawai;\r\n2R.2 Belanja Barang;\r\n2R.3 Belanja Operasional / Pemeliharaan; \r\n2R.4 Biaya Perjalanan Dinas;\r\n2R.5 Belanja Lain-lain;\r\n2R.6 Pengeluran tidak terduga.\r\n b. Bagian Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud \r\nPasal 2 ayat (4) terdiri atas 6 ( enam ) pos dengan Kode Anggaran \r\nsebagai berikut:\r\n2P.1Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan;\r\n2P.2Pembangunan Prasarana Produksi;\r\n2P.3Pembangunan Prasarana Pemasaran;\r\n2P.4Pembangunan Prasarana Perhubungan;\r\n2P.5Pembangunan Prasarana Sosial;\r\n2P.6Pembangunan lain-lain.\r\n(2) Pos-pos bagian Belanja Rutin dan bagian Belanja Pembangunan terdiri \r\natas pasal-pasal\r\nPasal 11\r\n(1) Pengeluaran tidak dapat dilakukan jika tidak tersedia dan atau tidak \r\ncukup tersedia dananya dalam APB Desa.\r\n(2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas \r\nbeban APB Desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APB \r\nDesa.\r\nBagian Ketiga \r\nPembiayaan\r\nPasal 12\r\nPembiayaan merupakan transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk \r\nmenutupi devisit APB Desa, terdiri atas : \r\na. Penerimaan pembiayaan terdiri dari :\r\na.1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu\r\na.2. Transfer dari dana cadangan\r\na.3. Penerimaan pinjaman dan obligasi \r\na.4. Hasil penjualan aset desa yang dipisahkan \r\nb Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :\r\nb.1. Transfer ke dana cadangan \r\nb.2. Penyertaan modal \r\nb.3. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo\r\nb.4. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan \r\nBAB VI\r\nPERUBAHAN ANGGARAN\r\nPasal 13\r\nPerubahan APB Desa dilakukan sehubungan dengan :\r\na. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang \r\nbersifat strategis;\r\nb. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Pendapatan Desa yang \r\nditetapkan;\r\nc. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.\r\n(3) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran \r\nantara kegiatan dan antara jenis belanja\r\nPasal 14\r\n(1) Rancangan Perubahan APB Desa disusun oleh Kepala Desa\r\n(2) Rancangan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan \r\nkepada BPD untuk dimintakan persetujuan \r\n(3) Rancangan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapat \r\npersetujuan BPD, paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Bupati \r\nuntuk dievaluasi \r\n(4) Hasil evaluasi terhadap Ranperda perubahan APB Desa disampaikan \r\npaling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Ranperda kepada \r\nKepala Desa \r\n(5) Apabila hasil evaluasi sebagaimana di maksud ayat (4) melampaui batas \r\nwaktu maka Kepala Desa dapat menetapkan Ranperda perubahan APB \r\nDesa menjadi Peraturan Desa\r\n(6) Apabila perubahan APB Desa tidak sesuai dengan hasil evaluasi \r\nsebagaimana dimaksud ayat (4), maka APB Desa tidak dapat \r\ndiundangkan sebelum diperbaiki \r\nB A B VII\r\nPERHITUNGAN ANGGARAN\r\nPasal 15\r\n(1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Desa wajib membuat \r\nperhitungan APB Desa \r\n(2) Perhitungan APB Desa harus menghitung selisih antara realisasi \r\npenerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran \r\ndengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.\r\nPasal 16\r\n(1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala \r\nDesa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai perhitungan APB Desa.\r\n(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada \r\nBupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.\r\nBAB VIII\r\nMEKANISME DAN BENTUK \r\nPERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA\r\nPasal 17\r\n(1) Pengelolaan Keuangan Desa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa \r\nkepada BPD paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhir Tahun \r\nAnggaran.\r\n(2) Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) \r\ndilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :\r\na. pemberian keterangan atau penjelasan dari Kepala Desa tentang \r\npertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa;\r\nb. tanggapan dari BPD terhadap keterangan atau penjelasan \r\npertanggungjawaban Kepala Desa;\r\nc. jawaban Kepala Desa terhadap tanggapan BPD.\r\n(3) Pertanggungjawaban Keuangan Desa disampaikan oleh Kepala Desa \r\ndalam bentuk tertulis.\r\nPasal 18\r\nMekanisme dan Bentuk Pertanggungjawaban yang belum diatur dalam Pasal \r\n17 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.\r\nBAB IX\r\nMEKANISME PENGAWASAN\r\nPELAKSANAAN ANGGARAN DESA\r\nPasal 19\r\nPengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan APB Desa dilakukan \r\noleh BPD dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten dengan tembusan \r\nCamat.\r\nPasal 20\r\nPengawasan pelaksanaan Anggaran Desa dengan mekanisme sebagai berikut :\r\na. Kepala Desa memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan APB Desa \r\nsecara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada BPD.\r\nb. Apabila diperlukan, BPD dapat meminta keterangan atau penjelasan \r\nsecara langsung kepada Kepala Desa.\r\nBAB X\r\nTUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN \r\nTUNTUTAN GANTI RUGI\r\nPasal 21\r\n(1) Apabila dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa ditemukan \r\npenyimpangan yang menyebabkan kerugian, maka Kepala Desa dan pihak \r\nyang terlibat dapat dikenakan tuntutan ganti rugi.\r\n(2) Tuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh BPD \r\nkepada Pemerintah Kabupaten, dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang \r\nberlaku.\r\nBAB XI\r\nKETENTUAN PENUTUP\r\nPasal 22\r\n(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah \r\nKabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara \r\nPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan \r\ndicabut dan tidak berlaku lagi.\r\n(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang \r\nmengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.\r\nPasal 23\r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\nAgar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan \r\nPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah \r\nKabupaten Selayar.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2006. \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Kabupaten Selayar. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang berdayaguna dan berhasilguna, serta menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Ketentuan substansial meliputi:

Penetapan APB Desa setiap tahun oleh Kepala Desa bersama BPD dengan Peraturan Desa.
APB Desa terdiri atas Pendapatan, Belanja (Rutin dan Pembangunan), dan Pembiayaan.
Proses penyusunan dan pembahasan APB Desa melibatkan Kepala Desa, BPD, dan evaluasi oleh Bupati.
Tata usaha keuangan desa diatur melalui Buku Administrasi Keuangan Desa yang dikelola oleh Bendaharawan Desa.
Pengangkatan Bendaharawan Desa dengan syarat tertentu.
Susunan anggaran meliputi Pendapatan (Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Lain-lain Pendapatan yang Sah), Belanja (Belanja Rutin dan Pembangunan), dan Pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran).
Perubahan APB Desa dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dengan persetujuan BPD dan evaluasi Bupati.
Pemerintah Desa wajib membuat perhitungan APB Desa setiap akhir tahun anggaran.
Mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa oleh Kepala Desa kepada BPD.
Pengawasan pelaksanaan APB Desa oleh BPD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Apabila dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa ditemukan penyimpangan yang menyebabkan kerugian, maka Kepala Desa dan pihak yang terlibat dapat dikenakan tuntutan ganti rugi.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SELAYAR REGENCY
NUMBER 13 OF 2006
ON
PROCEDURES FOR PREPARING THE REVENUE BUDGET
AND VILLAGE EXPENDITURE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SELAYAR,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to realize the management of village \n
finance in a useful and effective manner, it is necessary to regulate the Procedures for Preparing the Village Revenue and Expenditure Budget;
that with the enactment of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, the Regional Regulation of Selayar Regency Number 13 of 2001 on Procedures for Preparing the Village Revenue and Expenditure Budget, needs to be reviewed in accordance with the Government Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation on Procedures for Preparing the Village Revenue and Expenditure Budget;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cdc89c1f-ddbc-4642-aa3c-f835e4d5cfb9","actionData","errors"]