[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cdac7167-0d63-489d-95ed-6c87ba20e218","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang No. 4 Tahun 2016","number","4","year","2016","published_date","2016-07-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lumajang","place_of_enactment","Lumajang","theme","Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2016 No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan\r\n
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.\r\n \n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor\r\nPelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008, seri D Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67).\r\n\r\n \n Peraturan ini berisi tentang:\r\n1. Ketentuan umum;\r\n2. Kriteria gangguan;\r\n3. Kewenangan Pemberian izin;\r\n4. Ketentuan Perizinan;\r\n5. Nama, obyek dan subyek retribusi;\r\n6. Golongan retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa izin gangguan;\r\n7. Tingkat penggunaan jasa, prinsip dan struktur penetapan tarif retribusi;\r\n8. Wilayah Pemungutan;\r\n9. Tata Cara Pemungutan;\r\n10. Saat Retribusi Terutang;\r\n11. Masa Retribusi;\r\n12. Sanksi-sanksi;\r\n13. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;\r\n14. Keberatan;\r\n15. Insentif Pemungutan;\r\n16. Penyidikan;\r\n17. Ketentuan Pidana;\r\n18. Pembinaan dan Pengawasan;\r\n19. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 18 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Lumajang. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan. Kewenangan pemberian izin gangguan berada pada Bupati, yang dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan substansial meliputi:

Kewajiban memiliki izin bagi setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.
Prosedur pengajuan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
Pembentukan Tim Verifikasi Teknis Perizinan Terpadu yang memberikan rekomendasi kepada Bupati.
Kewajiban dan hak pemohon izin, termasuk melakukan langkah-langkah penanganan gangguan, memenuhi persyaratan perizinan, dan menjamin kebenaran dokumen.
Masa berlaku izin gangguan adalah selama perusahaan melakukan usahanya, dengan kewajiban pendaftaran ulang setiap 3 tahun.
Pengaturan mengenai pencabutan atau pembatalan izin gangguan.
Pengaturan mengenai objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan struktur penetapan tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, dan masa retribusi.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, keberatan, insentif pemungutan, dan penyidikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% dari besarnya tarif retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,-.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 3 kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Lumajang No. 13 Tahun 2018 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUANPeraturan Daerah Kabupaten Lumajang 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/97921/perda-kab-lumajang-no-13-tahun-2018","eb9cd83c-355a-4bdf-9595-96b87ed33140","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LUMAJANG
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF LUMAJANG REGENCY
NUMBER 4 OF 2016
TENTANG
LOCAL FEE FOR DISTURBANCE PERMIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REGENT OF LUMAJANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :	\n \n that based on the evaluation of its implementation, Regional Regulation of Lumajang Regency Number 16 of 2011 on Local Fee for Disturbance Permit is no longer appropriate and needs to be replaced; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation on Local Fee for Disturbance Permit. \n \n
Mengingat :	\n \n Article 18 paragraph (6), the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Disturbance Act or Hinder Ordonantie (Staatsblad 1926 Number 226) which was amended and supplemented by Staatsblad Number 449, Staatsblad 1932 Numbers 80 and 341 and Staatsblad 1940 Numbers 14 and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cdac7167-0d63-489d-95ed-6c87ba20e218","actionData","errors"]