[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cdaaf73d-ec87-44d5-b63b-856d7c9d027e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Penanggulangan Bencana","short_title","Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024","number","8","year","2024","published_date","2024-12-19","effective_date","2024-12-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0c377e1-9978-444e-8d62-3ee6c26d4ed1","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak","short_name","Permen PPPA","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Penanggulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KELUARGA - PERLINDUNGAN ANAK - PEREMPUAN / WANITA
2024
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak NO. 8, BN 2024 (1032) / 102 hlm
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak TENTANG Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa setiap perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan rasa aman, pelindungan dari ancaman ketakutan, dan bebas dari risiko penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia; \r\nb. bahwa untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara terkoordinasi, terencana, dan terpadu, perlu memberikan pelindungan bagi perempuan dan anak dari terjadinya kekerasan berbasis gender; \r\nc. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif pelindungan perempuan dan anak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu memperhatikan kebutuhan dasar spesifik perempuan dan kebutuhan khusus anak; \r\nd. bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat, sehingga perlu diganti; \r\ne. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Penanggulangan Bencana; \n Pasal 17 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024, Perpres No. 186 Tahun 2024, dan Permen PPPA No. 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PPPA No. 5 Tahun 2023. \n Peraturan ini mengatur mengenai: a. Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (KBG), Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, dan Penanganan Perempuan dan Anak Dalam Penanggulangan Bencana; b. Subklaster Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Subklaster PP KBG PP); c. Integrasi Data dan Informasi; d. Pemantauan dan Evaluasi; e. Kaji Cepat; f. Partisipasi Masyarakat; dan g. Pendanaan. Lampiran Peraturan ini memuat Pedoman Pelaksanaan Pelindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Penanggulangan Bencana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 102 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2024 ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender (KBG) dalam penanggulangan bencana. Latar belakangnya adalah bahwa perempuan dan anak memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari kekerasan, terutama dalam situasi bencana yang meningkatkan risiko KBG.

Peraturan ini mengatur pencegahan KBG, pemenuhan hak korban, dan penanganan korban dalam penanggulangan bencana. Pencegahan KBG dilakukan melalui kampanye peningkatan kesadaran, penyiapan logistik kedaruratan, dan pengintegrasian perspektif gender dalam rencana kontingensi bencana. Pemenuhan hak korban meliputi pemenuhan kebutuhan dasar serta kebutuhan spesifik perempuan dan anak. Penanganan korban mencakup penerimaan pengaduan, penyediaan layanan kesehatan, pendampingan, dan layanan psikososial.

Peraturan ini juga membentuk Subklaster PP KBG PP sebagai bagian dari klaster pengungsian dan perlindungan dalam sistem penanggulangan bencana. Subklaster ini bertugas menyusun perencanaan pencegahan dan penanganan, menyediakan layanan penanganan, dan memastikan ketersediaan layanan korban. Integrasi data dan informasi dilakukan untuk menjamin ketersediaan data terpilah berdasarkan umur, jenis kelamin, dan ragam disabilitas. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pencegahan dan penanganan KBG memenuhi standar.

Partisipasi masyarakat diatur dalam upaya pencegahan, pemberian informasi, koordinasi Subklaster PP KBG PP, serta pemantauan dan evaluasi. Pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah, serta sumber pendanaan lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Permen PPPA No. 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168723/permen-pppa-no-13-tahun-2020","db9b957f-d071-4ac2-8786-3f433181796f","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND
CHILD PROTECTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2024
CONCERNING
PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN FROM GENDER-BASED
VIOLENCE IN DISASTER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that every woman and child has the right to
obtain a sense of security, protection from threats
of fear, and freedom from the risk of torture or
treatment that degrades human dignity and worth;
that to implement disaster management
involving all stakeholders
in a coordinated, planned, and integrated manner, it is necessary
to provide protection for women and children
from gender-based violence;
that to integrate the perspective of protection
of women and children in the implementation of
disaster management, it is necessary to pay attention to
the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cdaaf73d-ec87-44d5-b63b-856d7c9d027e","actionData","errors"]