[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd9c0015-74a9-4825-9644-e75cb251136c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2025","number","3","year","2025","published_date","2025-06-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muna","place_of_enactment","Raha","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan-dan-Susunan-Perangkat-Daerah
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2025 Nomor 3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat ( 1) dan ayat (2) \r\nPeraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan \r\nRiset dan Inovasi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Daerah \r\n(BRIDA) dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan \r\nKabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan \r\nperundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan \r\ndari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang \r\ndiintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang \r\nmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang \r\nperencanaan pembangunan daerah atau Perangkat Daerah \r\nyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang \r\npenelitian dan pengembangan, maka Perangkat Daerah \r\nyang melaksanakan urusan pemerintah di bidang penelitian \r\ndan pengembangan perlu disesuaikan untuk diintegrasikan \r\nserta diwadahi dalam Badan Riset dan Inovasi Daerah \r\ndalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan urusan \r\npemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan; \r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\nhuruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang \r\nPerubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna \r\nNomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan \r\nPerangkat Daerah Kabupaten Muna; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang \r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran \r\nNegara Rebuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah \r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang \r\nNomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan \r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun \r\n2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor \r\n41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856); \r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang \r\nPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah \r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 \r\ntentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 \r\nTahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); \r\n5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan \r\nRiset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2021 Nomor 192). \n PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS \r\nPERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 6 TAHUN \r\n2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT \r\nDAERAH KABUPATEN MUNA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2025. \n 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2025 ini mengubah ketentuan Pasal 2 huruf e angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna, yang sebelumnya telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021. Perubahan ini berkaitan dengan pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Muna, termasuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas-Dinas (seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perikanan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dll.), Badan-Badan (seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah, dll.). Secara khusus, peraturan ini membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A yang menyelenggarakan Fungsi Penunjang penelitian dan pengembangan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kab. Muna No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/51691/perda-kab-muna-no-6-tahun-2016","0b7e13f5-f3e7-4ebf-8e2d-70c9a8b3e9fd","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MUNA
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF MUNA REGENCY
NUMBER 3 OF 2025
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF MUNA REGENCY
NUMBER 6 OF 2016 CONCERNING THE ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUSES
OF MUNA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUNA,

Considering:

that based on the provisions of Article 66 paragraph (1) and paragraph (2) of Presidential Regulation Number 78 of 2021 concerning the National Research and Innovation Agency, the Regional Research and Innovation Agency (BRIDA) is formed by the Provincial and Regency/City Regional Governments in accordance with the provisions of laws and regulations after obtaining consideration from the National Research and Innovation Agency (BRIN) which is integrated with the Regional Apparatus that organizes government affairs in the field of regional development planning or the Regional Apparatus that organizes

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd9c0015-74a9-4825-9644-e75cb251136c","actionData","errors"]