[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd883bb6-f4ba-46f9-906a-73caf8e4a9ac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006","number","9","year","2006","published_date","2006-11-15","effective_date","2006-11-16","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purwakarta","place_of_enactment","Purwakarta","theme","Bangunan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bangunan
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Kab. Purwakarta Tahun 2006 No. 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan
ABSTRAK:	\n \n bahwa setiap kegiatan mendirikan, memanfaatkan dan membongkar bangunan, harus memperhatikan aspek Rencana Tata Ruang Wilayah, berwawasan lingkungan, norma keandalan dan keserasian bangunan; bahwa guna tercapainya kegiatan sebagaimana pada huruf a diatas, perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan diluar urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan; \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005; \n Perauran Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penataan Bangunan, Tata Bangunan Dan Lingkungan, Keandalan Bangunan, Pengendalian Pembangunan Bangunan, Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban, Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2006. \n 41 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bangunan di Kabupaten Purwakarta. Latar belakangnya adalah perlunya pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan mendirikan, memanfaatkan, dan membongkar bangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, berwawasan lingkungan, serta memenuhi norma keandalan dan keserasian bangunan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Klasifikasi Bangunan: Pengelompokan bangunan berdasarkan fungsi (hunian, usaha, kesehatan, pendidikan, peribadatan, seni, pemerintahan, industri, transportasi, rekreasi), jenis (permanen, semi permanen, tidak permanen), tata letak (tepi jalan, sungai, danau, bawah tanah), ketinggian (tidak bertingkat, bertingkat, tinggi), dan status kepemilikan (pemerintah, badan usaha, perorangan).
Tata Bangunan dan Lingkungan: Persyaratan kualitas lingkungan yang meliputi rencana tapak, garis sempadan bangunan, kepadatan bangunan (KDB), ketinggian bangunan (KLB), arsitektur bangunan, ruang terbuka hijau (KDH), prasarana dan utilitas, serta sirkulasi dan parkir.
Keandalan Bangunan: Persyaratan fungsional bangunan yang mencakup keandalan struktur, ketahanan terhadap kebakaran dan gangguan alam, aksesibilitas, kesehatan dan kenyamanan, serta kelengkapan bangunan.
Pengendalian Pembangunan Bangunan: Persyaratan administratif (status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan, IMB) dan teknis (tata bangunan dan keandalan bangunan).
Pembangunan di Atas/Bawah Tanah/Air: Ketentuan khusus untuk pembangunan di atas atau di bawah tanah, air, atau prasarana/sarana umum.
Mekanisme Penyelenggaraan Bangunan: Perencanaan dan perancangan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan.
Sertifikat Laik Fungsi: Kewajiban memiliki sertifikat laik fungsi bagi bangunan yang telah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan kelaikan.
Peran Serta Masyarakat: Pemberian masukan, pemantauan, penjagaan ketertiban, dan pelaksanaan gugatan perwakilan.

Peraturan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan bangunan yang sesuai dengan peruntukan ruang, mewujudkan bangunan sebagai bagian dari wujud struktural pemanfaatan ruang, meningkatkan mutu bangunan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menyelenggarakan tertib bangunan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Purwakarta No. 12 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/282440/perda-kab-purwakarta-no-12-tahun-2023","27c87133-e98d-4e2a-b489-d8db0367637a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF PURWAKARTA REGENCY
NUMBER: 9 YEAR 2006 SERIES

REGULATION OF PURWAKARTA REGENCY
NUMBER 9 OF 2006
CONCERNING
BUILDINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PURWAKARTA,

Considering:

that every activity of erecting, utilizing and demolishing buildings must pay attention to aspects of the Regional Spatial Plan, be environmentally sound, and adhere to building reliability and harmony norms;
that in order to achieve the activities as referred to in letter a above, it is necessary to carry out regulation, guidance, supervision and control;
that in accordance with the provisions of Article 10 paragraphs (2) and (3) of Law number 32 of 2004, the regional government carries out regional autonomy as broadly as possible to regulate and manage its own government affairs based on the principles of autonomy and assistance outside of government affairs which are the affairs of the central government;
that based

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd883bb6-f4ba-46f9-906a-73caf8e4a9ac","actionData","errors"]