Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2017 ini bertujuan untuk mengatur komponen penghasilan dan biaya yang diperhitungkan dalam kegiatan subsidi penyelenggaraan angkutan laut perintis melalui mekanisme pelelangan umum. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memastikan penyelenggaraan angkutan laut perintis yang efisien dan akuntabel. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembagian kewenangan antara lembaga pemerintah, khususnya peran Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam pembinaan dan pengawasan. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi perhitungan komponen penghasilan dari volume muatan barang dan penumpang serta komponen biaya operasional kapal perintis yang terdiri dari biaya tidak tetap dan biaya tetap. Perusahaan angkutan laut yang memenangkan lelang diwajibkan untuk memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, kewajaran, dan akuntabilitas dalam menghitung biaya operasional. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban perizinan dan pelaporan, serta persyaratan khusus bagi perusahaan angkutan laut yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan laut perintis.