[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd290cee-4cfe-4afc-a750-902e870c883f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","2014-07-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Probolinggo","place_of_enactment","Probolinggo","theme","Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana pembangunan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 06
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014-2019
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari\r\npembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara\r\nseimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan\r\nantar daerah tanpa mengurangi kewenangan daerah sesuai semangat\r\ndesentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang\r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana\r\ntelah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;\r\nb. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan citacita dari tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan\r\ndaerah, maka konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,\r\npengawasan dan sinergitas pembangunan antar daerah untuk 5\r\n(lima) tahun ke depan perlu dilakukan secara efektif, efisien,\r\nberkeadilan dan berkelanjutan;\r\nc. bahwa untuk pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan\r\nkeuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum\r\nprogram satuan kerja perangkat daerah maupun program kewilayahan\r\nyang disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan\r\nbersifat indikatif, diperlukan dokumen perencanaan daerah;\r\nd. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan\r\nPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara\r\nPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana\r\nPembangunan Daerah disebutkan Rencana Pembangunan Jangka\r\nMenengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n UUD 1945;\r\nUU No. 17 Th. 1950 diubah dg. UU No. 13 Th. 1954;\r\nUU No. 25 Th. 2004;\r\nUU No. 32 Th. 2004 diubah dg. UU No. 12 Th. 2008;\r\nUU No. 17 Th. 2007;\r\nUU No. 26 Th. 2007;\r\nUU No. 12 Th. 2011;\r\nPP No. 39 Th. 2006;\r\nPP No. 38 Th. 2007;\r\nPP No. 8 Th. 2008;\r\nPerpres No. 5 Th. 2010;\r\nPermendagri No. 13 Th. 2006 diubah dg. Permendagri No. 21 Th. 2011;\r\nPermendagri No. 54 Th. 2010;\r\nPermendagri No. 1 Th. 2014;\r\nPerda Provinsi Jawa Timur No. 5 Th. 2012;\r\nPerda Provinsi Jawa Timur No. 3 Th. 2014;\r\nPerda Kota Probolinggo No. 2 Th. 2010;\r\nPerda Kota Probolinggo No. 4 Th. 2012;\r\nPerda Kota Probolinggo No. 11 Th. 2013; \n Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah\r\nKota Probolinggo Tahun 2014-2019. RPJMD Tahun 2014-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan\r\nsistematika sebagai berikut :\r\na. BAB I : PENDAHULUAN;\r\nb. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;\r\nc. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;\r\nd. BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS;\r\ne. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;\r\nf. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;\r\ng. BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;\r\nh. BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTASI\r\nKEBUTUHAN PENDANAAN;\r\ni. BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH; dan\r\nj. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n jumlah 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010-2014.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Probolinggo ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo untuk periode 2014-2019. Latar belakangnya adalah perlunya pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional, serta kebutuhan akan perencanaan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan daerah. RPJMD ini menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan selama 5 tahun, dimulai dari tahun 2015 hingga 2019. RPJMD memuat penjabaran visi, misi, dan program Walikota, dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur serta dokumen perencanaan daerah tetangga. Sistematika RPJMD meliputi pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, pengelolaan keuangan daerah, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, penetapan indikator kinerja daerah, serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Penyusunan RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2014-2019.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.\n2. RPJMD dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2020 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2020-2024 yang memuat visi dan misi Walikota terpilih.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kota Probolinggo No. 3 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2014-2019","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/93514/perda-kota-probolinggo-no-3-tahun-2018","7a8263a0-fb84-4ff0-a663-a95b06019036","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[112],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PROBOLINGGO
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PROBOLINGGO CITY
NUMBER 6 OF 2014
ON
REGIONAL MID-TERM DEVELOPMENT PLAN
PROBOLINGGO CITY, 2014-2019

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PROBOLINGGO,

Considering :

that regional development is an integral part of national development, so it needs to be organized in a balanced and harmonious manner to ensure the harmony of development between regions without reducing the authority of the region in accordance with the spirit of decentralization as mandated in Law Number 32 of 2004 on Regional Government, as amended most recently by Law Number 12 of 2008;
that to provide direction and objectives in realizing the ideals of regional objectives in accordance with the vision, mission, and direction of regional policy, the consistency of planning, budgeting, implementation, supervision and synergy of development between regions for the next 5 (five) years

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd290cee-4cfe-4afc-a750-902e870c883f","actionData","errors"]