[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc717841-09b2-4d8d-98e8-c15abfa8a892","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi","short_title","Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-12-30","effective_date","2024-12-31","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","4b50c4aa-2262-4f87-aa9f-6e6dd0dc922f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi","short_name","Permendikti Saintek","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi","place_of_enactment","","theme","Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi - Tata Kerja - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2024
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi NO. 1, BN 2024 (1051); 48 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
ABSTRAK:	\n \n Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi \n Dasar Hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; Perpres Nomor 140 Tahun 2024; Perpres Nomor 189 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang terdiri atas a. Sekretariat Jenderal;\r\nb. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;\r\nc. Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan;\r\nd. Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi;\r\ne. Inspektorat Jenderal;\r\nf. Staf Ahli Bidang Regulasi; dan\r\ng. Staf Ahli Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan \r\nTinggi, Sains, dan Teknologi; staf ahli; jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; Unit Pelaksana Teknis; tata kerja; jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. \n 48 hlm; hlm 1 sd 47 batang tubuh, hlm 48 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, yang telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.\n\nKetentuan substansial mencakup kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian. Kementerian bertugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi kementerian meliputi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan dan teknologi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi, pelaksanaan fasilitasi dosen dan tenaga kependidikan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, dan pelaksanaan dukungan substantif.\n\nSusunan organisasi kementerian terdiri atas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Inspektorat Jenderal, Staf Ahli Bidang Regulasi, dan Staf Ahli Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Peraturan ini juga mengatur detail tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi tersebut, termasuk biro, bagian, dan subbagian di bawahnya.","transitional_provisions","1. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permendikbudriset No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/175878/permendikbudriset-no-28-tahun-2021","c1f32bca-a8d8-41ff-99a4-12ec3b9d0bd8","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Permendikti Saintek No. 46 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Asesmen Pendidikan Tinggi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/343464/permendikti-saintek-no-46-tahun-2025","adc12d6a-9d77-4f41-b456-69a09679bac1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[109],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE, AND TECHNOLOGY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2024
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE, AND TECHNOLOGY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE, AND TECHNOLOGY
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to realize an effective and efficient organization and work procedures to improve the performance of tasks and functions of the Ministry of Higher Education, Science, and Technology, it is necessary to structure the organization and work procedures of the Ministry of Higher Education, Science, and Technology;
that the structuring of the organization and work procedures of the Ministry of Higher Education, Science, and Technology has obtained written approval from the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform;
that based on the considerations as referred to in letters a and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc717841-09b2-4d8d-98e8-c15abfa8a892","actionData","errors"]