[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc6a0498-af30-4156-b995-bd741c490bfb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-08-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

urusan - pemerintahan - yang - menjadi - kewenangan - pemerintahan - kabupaten - tasikmalaya
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2016 No 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 236 UU No. 23 Tahun 2014 Dan perlu menetapkan kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan Dan berdasarkan Pasal 407 UU No. 23 Tahun 2014 semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada UU ini Dan penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kab. Tasikmalaya maka dipandang perlu menetapkan Perda Kab. Tasikmalaya tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemkab. Tasikmalaya. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 7 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Urusan Pemerintahan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2016. \n 6 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 236 dan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan undang-undang tersebut. Tujuannya adalah sebagai bahan penyusunan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.\n2. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial.\n3. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.\n4. Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.\n\nFungsi urusan pemerintahan adalah sebagai bahan penyusunan peraturan daerah, penyempurnaan organisasi perangkat daerah, penyusunan perencanaan pelayanan dasar, tolok ukur penilaian kinerja, dan bahan perencanaan anggaran daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dengan memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PERDA Kab. Tasikmalaya No. 8 Tahun 2008 tentang URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39994/perda-kab-tasikmalaya-no-8-tahun-2008","5988e43f-c4e3-4a37-adf8-87819dedc04b","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TASIKMALAYA
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
ABOUT
GOVERNMENTAL AFFAIRS THAT BECOME THE AUTHORITY
OF THE GOVERNMENT OF TASIKMALAYA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TASIKMALAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 236 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the Region needs to establish regional policies in the context of implementing regional autonomy and assistance tasks;
that based on Article 407 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, all laws and regulations that are directly related to the Region must base and adjust their regulations to this Law, so it is necessary to adjust Regional Regulation of Tasikmalaya Regency Number 8 of 2008 concerning Governmental Affairs of Tasikmalaya Regency;
that the determination of Governmental Affairs that become

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc6a0498-af30-4156-b995-bd741c490bfb","actionData","errors"]