[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc2df90e-ef02-47ea-9cba-c80caf923f09","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pajak Hiburan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas No. 11 Tahun 2014","number","11","year","2014","published_date","2014-10-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gunung Mas","place_of_enactment","Kuala Kurun","theme","Pajak Hiburan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2014/213
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hiburan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka Otonomi Daerah, Pemerintah\r\nDaerah diberikan kewenangan seluas-luasnya dalam\r\npenyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk\r\nmewujudkan masyarakat yang tertib, sejahtera, dan\r\nberkeadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negera\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945. \n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 02\r\nTahun 2008 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nNAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK;\r\nBAB III\r\nDASAR PENGENAAN DAN TARIF;\r\nBAB IV\r\nWILAYAH PEMUNGUTAN;\r\nBAB V\r\nMASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG;\r\nBAB VI\r\nSURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH;\r\nBAB VII\r\nPEMUNGUTAN PAJAK;\r\nBAB VIII\r\nPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN;\r\nBAB IX\r\nKEDALUWARSA PENAGIHAN;\r\nBAB X\r\nPEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN;\r\nBAB XI\r\nINSENTIF PEMUNGUTAN;\r\nBAB XII\r\nKETENTUAN KHUSUS;\r\nBAB XIII\r\nPENYIDIKAN;\r\nBAB XIV\r\nKETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XV\r\nKETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XVI\r\nKETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 25 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Gunung Mas. Latar belakangnya adalah untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pendapatan daerah melalui pungutan pajak hiburan.

Ketentuan Substansial:

Objek Pajak: Jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, mencakup tontonan film, pagelaran kesenian, diskotik, karaoke, sirkus, permainan bilyar, panti pijat, dan pertandingan olahraga.
Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.
Dasar Pengenaan Pajak: Jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
Tarif Pajak: Bervariasi tergantung jenis hiburan, misalnya tontonan film 10%, diskotik 20%, permainan ketangkasan manual 15%, dan panti pijat 15%.
Wilayah Pemungutan: Seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas.
Masa Pajak: Jangka waktu 1 bulan. Saat pajak terutang adalah pada saat pembayaran jasa penyelenggaraan hiburan.
Kewajiban Wajib Pajak: Mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) paling lambat 10 hari setelah berakhirnya Masa Pajak.
Pemungutan Pajak: Tidak boleh diborongkan. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak terutang.
Sanksi Administratif: Bunga 2% per bulan jika pajak kurang atau terlambat dibayar. Kenaikan 100% jika ditemukan data baru yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
Pembayaran Pajak: Dilakukan sekaligus paling lambat 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
Keberatan dan Banding: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dan banding atas ketetapan pajak.
Pembukuan: Wajib Pajak dengan omzet minimal Rp. 300.000.000,- per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

","transitional_provisions","1. Terhadap Pajak Hiburan yang terutang dalam masa pajak sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Pajak tersebut.\n2. Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, peraturan-peraturan pelaksanaan tentang Pajak Hiburan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.\n3. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 3 kali pajak terutang.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar kewajiban merahasiakan informasi dapat dipidana kurungan atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Gunung Mas No. 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerahdicabut dan dinyatakan tidak berlaku","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136481/perda-kab-gunung-mas-no-11-tahun-2018","9e003b0f-3327-4885-aa72-d23bad198337","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE
REGENT OF GUNUNG MAS

REGIONAL REGULATION OF GUNUNG MAS REGENCY
NUMBER 11 OF 2014
CONCERNING
ENTERTAINMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GUNUNG MAS,

Considering:

that in the context of Regional Autonomy, the Regional Government is granted the broadest authority in the administration of Regional Government, to realize a orderly, prosperous, and just society based on the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that to support the implementation of regional government, it is necessary to levy Entertainment Tax which is one source of regional income in order to improve services to the community and realize regional independence;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty based on the provisions of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Gunung Mas Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc2df90e-ef02-47ea-9cba-c80caf923f09","actionData","errors"]