[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc096a93-a6af-4102-8627-77f93d7d7298","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2019","number","10","year","2019","published_date","2019-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JASA KONSTRUKSI
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/No. 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan \r\nmasyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi\r\nsebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial\r\nekonomi kemasyarakatan guna menunjang\r\nterwujudnya tujuan pembangunan nasional untuk\r\nmewujudkan masyarakat adil dan makmur yang\r\nberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang \r\nDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor \r\n2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,\r\nPemerintah Daerah mempunyai kewenangan\r\ndalam sub urusan jasa konstruksi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Jasa \r\nKonstruksi; \r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas, maksud dan tujuan, kewenangan daerah dalam pengaturan jasa konstruksi, pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi daerah, usaha jasa konstruksi, layanan perizinan, pelaksanaan perizinan berusaha, pelaporan dan registrasi pengalaman usaha, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, sanksi administratif.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. \n Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2013 dicabut. \n 32 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 203) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Jasa Konstruksi bertujuan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi, kepastian keandalan penyedia jasa, dan mendukung pelayanan dasar di bidang jasa konstruksi. Peraturan ini mengatur kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, sistem informasi jasa konstruksi daerah, penerbitan izin usaha jasa konstruksi, dan pengawasan jasa konstruksi.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial mencakup struktur usaha jasa konstruksi yang meliputi jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan kualifikasi usaha. Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha. Setiap usaha orang perseorangan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP), sementara badan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). IUJK harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU).

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur layanan perizinan yang meliputi penerbitan, pergantian data, dan pencabutan TDUP dan IUJK. Proses perizinan dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelaksanaan perizinan usaha meliputi kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan dan memiliki pekerjaan jasa konstruksi sesuai dengan masa berlaku sertifikat kompetensi kerja atau SBU. BUJKN juga memiliki kewajiban tambahan terkait direksi, komisaris, PJBU, PJTBU, segmen pasar, subklasifikasi usaha, registrasi pengalaman usaha, dan penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat.

","transitional_provisions","Izin usaha jasa konstruksi yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2), serta Pasal 17 ayat (1) dan (2) dikenai sanksi administratif.\r\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Sukoharjo No. 1 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/244322/perda-kab-sukoharjo-no-1-tahun-2013","af0e05c2-6404-415d-90d7-6a9bd65d191a","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SUKOHARJO
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY NUMBER
10 OF 2019

TENTANG
CONSTRUCTION SERVICES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REGENT OF SUKOHARJO,

\n\n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam sub urusan jasa konstruksi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;

Meng

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc096a93-a6af-4102-8627-77f93d7d7298","actionData","errors"]