[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","af0e05c2-6404-415d-90d7-6a9bd65d191a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2013","number","1","year","2013","published_date","2013-02-25","effective_date","2013-05-30","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Izin Usaha Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan-jasa
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dinamika pembangunan infra struktur di daerah telah mendorong perkembangan dan pertumbuhan perusahaan jasa konstruksi yang harus diimbangi dengan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan agar dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; bahwa pertumbuhan perusahaan jasa konstruksi yang pesat akan mendorong persaingan yang tidak sehat\r\nsehingga mengabaikan nilai-nilai dan standar konstruksi, oleh karena itu harus diatur dengan mekanisme perizinan; bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, menyebutkan bahwa Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan\r\noleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 \n ketentuan umum, azas maksud dan tujuan, usaha jasa konstruksi, izin usaha jasa konstruksi, kartu tanda daftar usaha perseorangan, hak dan kewajiban pemegang iujk, laporan pertanggung jawaban skpd, pengawasan dan pemberdayaan, sistem informasi, sanksi administratif, ketentuan peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2013. \n 20 Hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ditetapkan dengan maksud untuk mengatur pelaksanaan pemberian IUJK dan bertujuan untuk:

Mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik.
Mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat.
Mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik.
Mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha (jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), bentuk usaha (orang perseorangan dan badan usaha), dan bidang usaha (arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan). Untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, perencana, pelaksana, dan pengawas konstruksi wajib memiliki IUJK yang mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi. Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha atau usaha orang perseorangan yang telah memenuhi persyaratan, dan dapat mendelegasikan kewenangan ini kepada SKPD yang membidangi perizinan. IUJK berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.

Pemegang IUJK berhak mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi dan mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah, serta wajib memenuhi ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, perlindungan sosial tenaga kerja, dan tata lingkungan. Pemegang IUJK juga wajib memenuhi ketentuan administrasi seperti melaporkan perubahan data dan menyampaikan laporan akhir tahun.

SKPD yang memberikan IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada Bupati, yang kemudian melaporkannya kepada Gubernur. Instansi pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

","transitional_provisions","1. IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.\n2. Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di daerah maka dapat dipergunakan:\na. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau\nb. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (2), Pasal 13, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan IUJK, atau pencabutan IUJK.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dimasukkan dalam daftar hitam.","revokes",[],"revoked_by",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kab. Sukoharjo No. 10 Tahun 2019 tentang Jasa Konstruksi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/281203/perda-kab-sukoharjo-no-10-tahun-2019","cc096a93-a6af-4102-8627-77f93d7d7298","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKOHARJO
REGIONAL REGULATION OF SUKOHARJO REGENCY
NUMBER 1 OF 2013
CONCERNING
BUSINESS LICENSE FOR CONSTRUCTION SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKOHARJO,

Considering:

that the dynamics of infrastructure development in the region have encouraged the development and growth of construction services companies which must be balanced with mastery of technology and science in order to provide benefits to improve the welfare of the community;
that the rapid growth of construction services companies will encourage unhealthy competition, thereby ignoring construction values and standards, therefore it must be regulated by a licensing mechanism;
that based on Article 14 paragraph (1) of Government Regulation Number 28 of 2000 concerning Business and the Role of the Construction Services Community, it is stated that National Business Entities that carry out construction services businesses must have a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=af0e05c2-6404-415d-90d7-6a9bd65d191a","actionData","errors"]