[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cbe1a043-0de5-43ef-a819-255e9cd772f2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 19 Tahun 2004","number","19","year","2004","published_date","2004-06-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pangkal Pinang","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN-PERUNTUKAN-PENGGUNAAN-LAHAN-(IPPL)
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD Tahun 2004 Nomor 32 Seri C Nomor 08
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL)
ABSTRAK:	\n \n Peningkatan pembangunan di daerah dengan memanfaatkan lahan, ruang dan kawasan, pemanfaatan dimaksud perlu dikendalikan sesuai dengan peruntukkan lahan dan kawasan sebagaimana diarahkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No.5 Thn 1960; UU No.13 Thn 1980; UU No.8 Thn 1981; UU No.4 Thn 1992; UU No.24 Thn 1992; UU No.23 Thn 1997; UU No.22 Thn 1999; UU No.27 Thn 2000; PP No.69 Thn 1996; PP No.47 1997; Keppres No.40 Thn 1983; Keppres No.34 Thn 2003; Perda No.04 Thn 2003; Perda No.03 Thn 2004. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang izin peruntukan penggunaan lahan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) diterbitkan dengan latar belakang peningkatan pembangunan di daerah yang memanfaatkan lahan, ruang, dan kawasan. Pemanfaatan ini perlu dikendalikan sesuai dengan peruntukan lahan dan kawasan yang diarahkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang.

Peraturan ini mengatur bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan lahan untuk kegiatan pembangunan seperti industri, perumahan, pertokoan, perdagangan, jasa, usaha, pariwisata, home industri, kerajinan, pertanian, pertambangan, maupun sarana sosial (komersial dan non-komersial) wajib memperoleh IPPL dari Walikota. Untuk memperoleh IPPL, pemohon harus mengajukan permohonan yang dilengkapi dengan proyek proposal, peta situasi/lokasi, gambar site plan, fotokopi akta pendirian perusahaan (bagi badan hukum), fotokopi KTP, surat pernyataan kesediaan membayar ganti rugi, fotokopi status tanah dan tanda lunas PBB, serta surat pernyataan tidak keberatan dari pemegang hak atas tanah (jika berstatus sewa/kontrak).

Keterangan peruntukan penggunaan lahan merupakan persyaratan administratif untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan berlaku selama 6 bulan serta dapat diperpanjang satu kali. IPPL dikenakan retribusi, dengan obyek IPPL adalah lokasi yang direncanakan untuk kegiatan pembangunan dengan luas 1 s/d 10 Ha, dan subyek IPPL adalah setiap orang atau badan hukum yang memperoleh izin tersebut.

","transitional_provisions","1. Apabila terjadi perubahan nomenklatur dinas, maka dinas baru tersebut berfungsi melaksanakan tugas pelayanan IPPL berdasarkan peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kota Pangkal Pinang No. 2 Tahun 2009 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/26712/perda-kota-pangkal-pinang-no-2-tahun-2009","7e103ddf-5f77-4d95-ad36-5342ae5bf252","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PANGKALPINANG CITY
REGIONAL REGULATION OF PANGKALPINANG CITY
NUMBER: 19 OF 2004
CONCERNING
LAND USE ALLOCATION PERMIT (IPPL)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PANGKALPINANG

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the increase in development in the region by utilizing land, space and areas, the intended utilization needs to be controlled in accordance with the land and area allocation as directed in the Spatial Planning (RTRW) of Pangkalpinang City;
that the utilization of land, space and areas as referred to in letter a above, needs to be regulated and stipulated in a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette of 1960 Number: 104, Supplement to the State Gazette Number: 2043);
Law Number 13 of 1980 concerning Roads (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cbe1a043-0de5-43ef-a819-255e9cd772f2","actionData","errors"]