[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cbc7bab2-5a93-4e0e-ac9f-fbb1a6bcd3ea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-07-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Maluku","place_of_enactment","Ambon","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI MALUKU
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. No. 2020/4, TLD. No. 2020/103, LL PROV MALUKU : 12 HLM.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka penataan kelembagaan di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Maluku maka perlu dilakukan penyesuaian dan /atau perubahan terhadap perangkat daerah sehingga efektivitas penyelenggara pemerintah daerah dan pelayanan publik dapat dilakukan secara optimal. Penyesuaian dan/atau perubahan terhadap perangkat daerah dilakukan sehubungan dengan dibentuknya badan pengelola perbatasan daerah, serta badan kesatuan bangsa dan politik dengan empat bidang yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Poltik, perlu melakukan evaluasi terhadap susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019; \n Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66), antara lain ketentuan Pasal 2 huruf e ditambahkan angka 8 dan angka 9. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, peningkatan kinerja dan kapasitas kelembagaan daerah, serta upaya menciptakan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran.\n\nPerubahan utama meliputi peningkatan Biro Pengelola Perbatasan Negara pada Sekretariat Daerah menjadi Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Tipe A, sesuai dengan rekomendasi Menteri Dalam Negeri. BPPD bertugas dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, dengan wewenang melaksanakan kebijakan pemerintah, mengoordinasikan pembangunan di kawasan perbatasan, melakukan pembangunan antar pemerintah daerah atau dengan pihak ketiga, dan melakukan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota. BPPD Provinsi Tipe A dibentuk di provinsi yang memiliki lebih dari lima kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.\n\nSelain itu, dilakukan penambahan satu bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, sesuai rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan empat bidang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, membantu gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang tersebut, termasuk perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang seperti pembinaan ideologi Pancasila, penyelenggaraan politik dalam negeri, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, serta pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Prov. Maluku No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/66798/perda-prov-maluku-no-6-tahun-2016","545e7a17-f4e8-4b13-8b46-6282c62b07ef","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF MALUKU
REGIONAL REGULATION OF MALUKU PROVINCE
NUMBER 4 OF 2020
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF MALUKU PROVINCE NUMBER 6 OF
2016 CONCERNING THE FORMATION AND
STRUCTURE OF REGIONAL APPARATUS OF MALUKU PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF MALUKU,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of institutional structuring within the
regional government of Maluku Province, it is necessary to make
adjustments and/or changes to the regional apparatus
so that the effectiveness of the regional government administrators and
public service can be carried out optimally;
that adjustments and/or changes to the regional apparatus
are made in connection with the establishment of a regional
border management agency, as well as a national unity
and political agency with four fields that carry out governmental affairs
in the field of national unity and politics, therefore
Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cbc7bab2-5a93-4e0e-ac9f-fbb1a6bcd3ea","actionData","errors"]