[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","caffcc4b-e367-41f3-beed-6c24aa34ab4d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang","short_title","Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2006","number","9","year","2006","published_date","2006-07-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sistem Resi Gudang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sistem-resi-gudang
2006
Undang-undang (UU) NO. 9, LN.2006/NO.59, TLN NO.4630, LL SETNEG : 18 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Sistem Resi Gudang
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembangunan bidang ekonomi khususnya kelancaran produksi dan distribusi barang dalam sistem perdagangan diarahkan pada upaya memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nbahwa untuk mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang, diperlukan adanya Sistem Resi Gudang sebagai salah satu instrumen pembiayaan;\r\nbahwa agar penyelenggaraan Sistem Resi Gudang dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur serta memberikan kepastian hukum bagi pihak yang melakukan kegiatan dalam Sistem Resi Gudang, maka diperlukan landasan hukum yang kuat. \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. LINGKUP RESI GUDANG\r\n3. KELEMBAGAAN\r\n4. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN\r\n5. PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN\r\n6. SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA\r\n7. KETENTUAN PERALIHAN\r\n8. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2006. \n - \n Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, pengalihan Resi Gudang, Resi Gudang Pengganti, Derivatif Resi Gudang, pembebanan Hak Jaminan, dan penyerahan Barang diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh Menteri.\r\nKebijakan umum di bidang Sistem Resi Gudang ditetapkan oleh Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai Pusat Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.\r\n \n 32 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini mengatur tentang Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai instrumen pembiayaan untuk mendukung kelancaran produksi dan distribusi barang. Tujuan utama dari SRG adalah untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Kewenangan Lembaga:

Menteri menetapkan kebijakan umum di bidang SRG.
Badan Pengawas Sistem Resi Gudang (Badan Pengawas) memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan SRG, termasuk memberikan persetujuan kepada Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Pusat Registrasi.

Ruang Lingkup Kegiatan yang Diatur:

Penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
Persyaratan dan tata cara penerbitan Resi Gudang oleh Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas.
Pengalihan Resi Gudang, baik Atas Nama maupun Atas Perintah, serta implikasi hukumnya.
Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang sebagai jaminan utang.
Penyerahan barang oleh Pengelola Gudang kepada Pemegang Resi Gudang.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Pemilik barang berhak memperoleh Resi Gudang setelah menyimpan barang di Gudang.
Pengelola Gudang wajib menerbitkan Resi Gudang dan bertanggung jawab atas penyimpanan dan penyerahan barang.
Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk menjual objek jaminan jika pemberi Hak Jaminan cedera janji.

Kewajiban Perizinan, Pendaftaran, Persetujuan, Pelaporan, atau Notifikasi:

Pengelola Gudang harus memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas.
Pusat Registrasi harus memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas.
Lembaga Penilaian Kesesuaian harus memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas.
Pengelola Gudang, Pusat Registrasi, dan Lembaga Penilaian Kesesuaian wajib membuat pembukuan dan menyampaikan laporan kepada Badan Pengawas.

","transitional_provisions","1. Sebelum Badan Pengawas dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, maka tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Sebelum Pusat Registrasi dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, maka Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melaksanakan fungsi registrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 24 dan Pasal 36 dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pembatalan persetujuan.\n2. Manipulasi data atau keterangan yang berkaitan dengan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00.\n3. Melakukan kegiatan Sistem Resi Gudang tanpa persetujuan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp6.500.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","UU No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39184/uu-no-9-tahun-2011","c4be9f38-648b-4a74-b23e-ec717c573942","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2006
CONCERNING
WAREHOUSE RECEIPT SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that economic development, especially the smooth production and distribution of goods in the trading system, is directed at efforts to promote public welfare with social justice based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that to support the realization of smooth production and distribution of goods, a Warehouse Receipt System is needed as a financing instrument;
that in order for the implementation of the Warehouse Receipt System to run smoothly, orderly, and regularly and provide legal certainty for parties engaged in activities in the Warehouse Receipt System, a strong legal foundation is needed;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=caffcc4b-e367-41f3-beed-6c24aa34ab4d","actionData","errors"]