[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","caeae9c4-f8d9-465d-8325-ee3ab371d770","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2020","number","8","year","2020","published_date","2020-09-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton","place_of_enactment","Pasarwajo","theme","Retribusi Pelayanan Kepelabuhan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - pelayanan
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR 162
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan perekonomian sehingga perlu diganti;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor\r\n74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum\r\nAcara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3209);\r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);\r\n7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak\r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5233);\r\n9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5679);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang\r\nKepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61\r\nTahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata\r\nCara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);\r\n13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011\r\ntentang Pengerukan dan Reklamasi, sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri\r\nPerhubungan Nomor 136 Tahun 2015 tentang Perubahan\r\nKedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52\r\nTahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1309);\r\n14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015\r\nPenyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 311), sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM\r\n146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri\r\nPerhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang\r\nPenyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2016 Nomor 1867);\r\n15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor\r\n120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan\r\nProduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2018 Nomor 157);\r\n16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2017\r\ntentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme\r\nPenetapan Tarif Jasa kepelabuhanan (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1139);\r\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2015\r\ntentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan\r\nPemerintah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nButon Tahun 2015 Nomor 101);\r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Bu ton Nomor 2 Tahun 2016\r\ntentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan\r\nPemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Buton). \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI\r\nBAB III GOLONGAN RETRIBUSI\r\nBAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA\r\nBAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI\r\nBAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI\r\nBAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERTUANG\r\nBAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN\r\nBAB IX PEMUNGUTAN\r\nBAB X TATA CARA PEMBAYARAN\r\nBAB XI TATA CARA PENAGIHAN\r\nBAB XII KEBERATAN\r\nBAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN\r\nBAB XIV KEDALUWARSA\r\nBAB XV PEMERIKSAAN\r\nBAB XVI PEMANFAATAN\r\nBAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN\r\nBAB XVIII PENYIDIKAN\r\nBAB XIX KETENTUAN PIDANA\r\nBAB XX KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020. \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 68 (SERI B)).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Buton. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah sebelumnya (Nomor 12 Tahun 2013) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perekonomian.

Ketentuan Substansial:

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan tersebut, kecuali yang disediakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan dan/atau fasilitas di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, frekuensi dan lama pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas. Tarif retribusi ditetapkan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang layak, yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Struktur dan besaran tarif retribusi meliputi: Retribusi Masuk Pelabuhan (berdasarkan jenis kendaraan dan periode waktu), Retribusi Penumpukan Material/Barang (berdasarkan jumlah barang dan masa penyimpanan), Retribusi Bongkar/Muat Barang (berdasarkan jenis barang dan volume), dan Retribusi Tambat (berdasarkan bobot kapal).

Masa retribusi ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, yang harus diputuskan oleh Bupati dalam jangka waktu tertentu. Kelebihan pembayaran retribusi dapat dikembalikan dengan permohonan.

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.

Sebagian hasil penerimaan retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan Pelayanan Kepelabuhanan. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Buton No. 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/13119/perda-kab-buton-no-12-tahun-2013","7a37f6e3-4192-4daf-80c3-d526a73ce651","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"Perda Kab. Buton No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/302499/perda-kab-buton-no-6-tahun-2023","59e036bf-d485-480e-87f3-69076d19b631","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BUTON
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BUTON REGENCY
NUMBER 8 OF 2020
ABOUT
LOCAL SERVICE FEE FOR PORT AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BUTON,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the

Considering:	\n \n that Regional Regulation of Buton Regency Number 12 of 2013 concerning the Local Service Fee for Port Affairs is no longer in accordance with the needs and economic developments, so it needs to be replaced; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Local Service Fee for Port Affairs; \n \n
In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=caeae9c4-f8d9-465d-8325-ee3ab371d770","actionData","errors"]