[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cac7c32e-36a3-4c01-9ec2-cbdebaea7f02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-02-01","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi-Pengujian-Kendaraan-Bermotor
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3 SERI C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan dilakukan melalui pengujian kendaraan bermotor; b. Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum; \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2005;\r\n \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Ketentuan Retribusi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Pasal 12 sampai dengan Pasal 22 dan Pasal 25 \n Jumlah Halaman: 15 HLM; Penjelasan: 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri C), kecuali Pasal 12 sampai dengan Pasal 22 dan Pasal 25.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan melalui pengujian kendaraan bermotor, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n- **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi:** Retribusi dipungut atas setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor dalam bentuk uji berkala. Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan dan wajib membayar retribusi.\n- **Golongan Retribusi:** Retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum.\n- **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa:** Diukur berdasarkan JBB dan penggantian kelengkapan pengujian kendaraan bermotor.\n- **Prinsip Penetapan Tarif:** Memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.\n- **Struktur dan Besaran Tarif Retribusi:** Tarif bervariasi berdasarkan JBB dan jenis pengujian (uji berkala, numpang uji, mutasi uji), serta biaya penggantian tanda lulus uji.\n- **Tata Cara Pemungutan:** Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Keterlambatan pembayaran dikenakan bunga 2% per bulan.\n- **Keberatan:** Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Bupati.\n- **Pembetulan, Pengurangan, atau Penghapusan Sanksi:** Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.\n- **Pengembalian Kelebihan Pembayaran:** Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.\n- **Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi:** Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.\n- **Kedaluwarsa Penagihan:** Hak penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika ada tindak pidana di bidang retribusi.\n- **Pemeriksaan Retribusi:** Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Sleman No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277639/perda-kab-sleman-no-7-tahun-2023","15240e6e-48b2-4c91-bf77-eb0292150f52","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108],{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"Perda Kab. Sleman No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","https://peraturan.bpk.go.id/Details/296674/perda-kab-sleman-no-7-tahun-2020","afafb00f-58f8-4f16-a6a6-51d24d6b32e5","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SLEMAN REGENCY GOVERNMENT
SLEMAN REGENCY REGULATION
NUMBER 3 OF 2012
CONCERNING
MOTOR VEHICLE TESTING RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SLEMAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that one of the efforts of the Regional Government in realizing
the implementation of road transport that meets the standards
of safety and security is carried out through motor vehicle
testing;
that based on Article 110 paragraph (1) letter g of the Law
Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution,
the implementation of motor vehicle testing is one of the
types of general service retribution;
that based on the considerations as referred to in
letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning
Motor Vehicle Testing Retribution;

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 State Constitution of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cac7c32e-36a3-4c01-9ec2-cbdebaea7f02","actionData","errors"]