[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cab6b35c-88b6-4bab-8942-de6826120b79","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2009","number","24","year","2009","published_date","2009-03-03","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kawasan Industri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 24, LN. 2009 No. 47, TLN No. 4987, LL SETNEG : 14 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Kawasan Industri
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2009. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mendorong pembangunan industri melalui pengembangan Kawasan Industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing industri dan investasi, serta memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan untuk menghadapi persaingan global dan meningkatkan daya saing produk industri nasional.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pengembangan Kawasan Industri. Menteri memiliki kewenangan untuk menetapkan Kawasan Industri Tertentu dan melakukan pengaturan serta pembinaan. Perusahaan Industri diwajibkan berlokasi di Kawasan Industri, kecuali untuk industri yang memerlukan lokasi khusus atau berada di daerah tanpa Kawasan Industri. Perusahaan Kawasan Industri harus memiliki Izin Usaha dan memenuhi persyaratan tertentu, termasuk penyediaan lahan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan ini juga mengatur tentang insentif dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri.

","transitional_provisions","1. Permohonan Izin Usaha Kawasan Industri yang diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tetap diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya.\n2. Perusahaan Industri baru atau perluasan usaha industri yang telah memperoleh Persetujuan Prinsip sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dapat tetap berlokasi sesuai dengan Persetujuan Prinsip tersebut.\n3. Perusahaan Kawasan Industri yang telah mendapatkan Izin Usaha Kawasan Industri sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tetap dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang ditetapkan.\n4. Beberapa Perusahaan Industri yang telah berada dalam satu hamparan dengan luas lahan keseluruhan paling sedikit 20 hektar dan berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri dapat mengajukan permohonan sebagai Kawasan Industri.","sanctions","1. Menteri atau pejabat berwenang dapat mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan izin kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang melanggar ketentuan.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan paling banyak 3 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 1 bulan.\n3. Pembekuan izin dikenakan jika tidak ada perbaikan dalam 2 bulan setelah peringatan ketiga.\n4. Pencabutan izin dikenakan jika tidak ada perbaikan dalam 3 bulan setelah pembekuan izin.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5721/pp-no-142-tahun-2015","7dbea04a-6fc0-48b7-b190-c13115f5c5eb","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 24 OF 2009
REGARDING
INDUSTRIAL ESTATE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement Article 20 of Law Number 5 of 1984 concerning Industry, it is necessary to encourage industrial development through the development of industrial locations in the form of Industrial Estates;
that the development of Industrial Estates is a means to develop environmentally sound industries and provide convenience and attractiveness for investment;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Industrial Estates;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cab6b35c-88b6-4bab-8942-de6826120b79","actionData","errors"]