[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9f76a11-afdd-4efd-86de-fa9f208b9028","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2002","number","28","year","2002","published_date","2002-10-25","effective_date","2002-11-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi - perangkat - daerah - kabupaten - bogor
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD Kab. Bogor Tahun 2002 No 92
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka menyimpan tuntutan dan dinamika pemerinah, pembangunan serta pelayanan masyarkat sesuai UU No. 22 Tahun 1999 maka perlu membentuk Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab Bogor. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; PP No. 96 Tahun 2000; PP No. 97 Tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP no. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 101 Tahun 2002; Perda Kab Bogor No. 25 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Organisai perangkat Daerah, Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Bagan Struktur Organisasi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2002. \n 17 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor dibentuk dengan tujuan untuk menata kembali organisasi perangkat daerah dalam rangka menyikapi tuntutan dan dinamika pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan ini mengatur pembentukan organisasi perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta Kecamatan dan Kelurahan. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada bupati. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif berada di bawah sekretaris daerah. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala lembaga dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang lurah dan bertanggung jawab kepada camat.

Susunan organisasi perangkat daerah terdiri dari Sekretariat Daerah yang terdiri dari Asisten Sekretaris Daerah, yang terdiri dari Bagian dan Sub Bagian. Sekretariat DPRD terdiri dari Bagian dan Sub Bagian. Dinas Daerah terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas, yang terdiri dari Sub Bagian dan Seksi. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari Sekretariat dan Bidang, yang terdiri dari Sub Bagian dan Sub Bidang. Kecamatan terdiri dari Sekretariat Kecamatan dan Seksi, yang terdiri dari Urusan dan Seksi. Kelurahan terdiri dari Sekretariat Kelurahan dan Seksi.

","transitional_provisions","1. Semua kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan dan diundangkannya peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja masing-masing perangkat daerah.\n2. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini, dapat ditata kembali berdasarkan pertimbangan kewenangan, kebutuhan, beban kerja dan kemampuan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Bogor No. 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/268884/perda-kab-bogor-no-9-tahun-2004","6ea009e0-4963-46ca-8453-9c5aa406a44e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY
Number: 92
Year 2002

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER: 28
YEAR: 2002
ON
ORGANIZATION OF REGIONAL APPARATUS
BOGOR REGENCY

Reproduced by
Legal Section of the Secretariat
Bogor Regency
2002

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY
NUMBER 92
YEAR 2002

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9f76a11-afdd-4efd-86de-fa9f208b9028","actionData","errors"]