[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9afd87f-5ea2-44e7-b9ef-42e567714f73","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018","number","12","year","2018","published_date","2018-07-20","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak - perubahan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2018/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan : Bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8670 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 \n Materi Pokok : Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan huruf g ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan Pasal 36 diubah, Ketentuan Pasal 37 diubah, Ketentuan ayat (4) Pasal 48 diubah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018. \n Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah \n Jumlah Halaman : 12 HLM; Penjelasan : 4 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Nomor 08 Tahun 2010).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Perubahan tersebut meliputi:

\n\n

Definisi: Pasal 1 diubah untuk memperbarui dan memperjelas definisi-definisi terkait pajak daerah, seperti Pajak Daerah, Badan, Pajak Hotel, Hotel, Pajak Restoran, Restoran, Pajak Hiburan, Hiburan, Pajak Reklame, Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Parkir, Pajak Air Tanah, Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Burung Walet, Subjek Pajak, Wajib Pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak, Pajak yang terutang, Pemungutan, SPTPD, SSPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Paksa, Putusan Banding, Pembukuan, Pemeriksaan, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, DPRD, Sekretaris Daerah, OPD, Unit kerja, APBD, Perangkat Daerah, dan Pejabat.
Objek Pajak Hiburan: Pasal 16 ayat (2) huruf g diubah terkait permainan bilyar dan boling. Pasal 16 ayat (3) diperbarui terkait pengecualian objek pajak hiburan untuk pagelaran kesenian rakyat/tradisional dan keagamaan.
Tarif Pajak Hiburan: Pasal 19 diubah untuk menyesuaikan tarif pajak hiburan berdasarkan jenis hiburan dan kelasnya (lokal/tradisional, nasional, internasional). Beberapa tarif diubah menjadi 0% untuk hiburan yang bersifat lokal/tradisional.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: Pasal 36 diubah untuk memperbarui dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase dengan nilai pasar atau harga standar yang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 37 diubah untuk menetapkan tarif pajak sebesar 20%.
Pajak Air Tanah: Pasal 48 diubah untuk memperbarui dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis sumber air, lokasi, tujuan pengambilan, volume, kualitas, dan tingkat kerusakan lingkungan. Besaran Nilai Perolehan Air Tanah berpedoman pada yang ditetapkan Gubernur.

\n\n

Peraturan ini bertujuan untuk menyelaraskan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk menyesuaikan dengan dinamika permasalahan yang berkembang.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Bantul No. 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/275628/perda-kab-bantul-no-6-tahun-2023","1e393f11-3757-4ef3-a99b-87b584493302","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[105],{"_94":106,"_96":107,"_36":108},"PERDA Kab. Bantul No. 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/34790/perda-kab-bantul-no-8-tahun-2010","eca213ac-6afb-4c37-8dae-a8285b365f39","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANTUL
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 12 OF 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY NUMBER 8
YEAR 2010 CONCERNING REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of the Decree of the Minister of Home Affairs
Number 188.34-8670 of 2016 concerning the Cancellation of
Several Provisions of the Regional Regulation of Bantul Regency
Number 08 of 2010 concerning Regional Taxes, it is necessary
to improve several provisions in
Regional Regulation of Bantul Regency Number 8 of 2010
concerning Regional Taxes;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding
Amendment to Regional Regulation of Bantul Regency Number
8 of 2010 concerning Regional Taxes;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9afd87f-5ea2-44e7-b9ef-42e567714f73","actionData","errors"]