Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Nomor 08 Tahun 2010).

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Perubahan tersebut meliputi:

1. Definisi: Pasal 1 diubah untuk memperbarui dan memperjelas definisi-definisi terkait pajak daerah, seperti Pajak Daerah, Badan, Pajak Hotel, Hotel, Pajak Restoran, Restoran, Pajak Hiburan, Hiburan, Pajak Reklame, Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Parkir, Pajak Air Tanah, Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Burung Walet, Subjek Pajak, Wajib Pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak, Pajak yang terutang, Pemungutan, SPTPD, SSPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Paksa, Putusan Banding, Pembukuan, Pemeriksaan, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, Daerah, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, DPRD, Sekretaris Daerah, OPD, Unit kerja, APBD, Perangkat Daerah, dan Pejabat.
2. Objek Pajak Hiburan: Pasal 16 ayat (2) huruf g diubah terkait permainan bilyar dan boling. Pasal 16 ayat (3) diperbarui terkait pengecualian objek pajak hiburan untuk pagelaran kesenian rakyat/tradisional dan keagamaan.
3. Tarif Pajak Hiburan: Pasal 19 diubah untuk menyesuaikan tarif pajak hiburan berdasarkan jenis hiburan dan kelasnya (lokal/tradisional, nasional, internasional). Beberapa tarif diubah menjadi 0% untuk hiburan yang bersifat lokal/tradisional.
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan: Pasal 36 diubah untuk memperbarui dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase dengan nilai pasar atau harga standar yang ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 37 diubah untuk menetapkan tarif pajak sebesar 20%.
5. Pajak Air Tanah: Pasal 48 diubah untuk memperbarui dasar pengenaan pajak, yaitu Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis sumber air, lokasi, tujuan pengambilan, volume, kualitas, dan tingkat kerusakan lingkungan. Besaran Nilai Perolehan Air Tanah berpedoman pada yang ditetapkan Gubernur.

Peraturan ini bertujuan untuk menyelaraskan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk menyesuaikan dengan dinamika permasalahan yang berkembang.

(-)

(-)