[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c99a5919-84e0-4320-ba57-276f05c32f64","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","short_title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-11-02","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","f3559e01-26ea-46bc-94fb-ea7b96bf33b9","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Komisi Pemilihan Umum","short_name","Peraturan KPU","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Komisi Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 6, BN.2011/No.687, peraturan.go.id : 71 hlm.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mengatur tentang tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Latar belakangnya adalah untuk menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan Pemilu Kada sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta mengganti Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Persyaratan pencalonan peserta Pemilu Kada, baik dari partai politik/gabungan partai politik maupun perseorangan, termasuk syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat bagi bakal pasangan calon.
Prosedur pengajuan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, termasuk penyerahan dokumen dukungan, verifikasi administrasi dan faktual, serta perbaikan syarat dukungan.
Tata cara pendaftaran bakal pasangan calon, baik dari partai politik/gabungan partai politik maupun perseorangan, termasuk dokumen yang harus diserahkan dan tahapan yang harus diikuti.
Proses penelitian terhadap bakal pasangan calon, termasuk penelitian administrasi, klarifikasi, dan perbaikan persyaratan.
Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kada.
Ketentuan mengenai pencalonan pada daerah otonomi khusus (Aceh, Papua, Yogyakarta).

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban berbagai pihak terkait, seperti partai politik, pasangan calon, KPU, dan masyarakat.

","transitional_provisions","1. Apabila Qonun Aceh belum diubah dan/atau disahkan sampai dengan masa pendaftaran bakal pasangan calon, tata cara pendaftaran, penelitian, dan penetapan pasangan calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh berpedoman kepada Qonun Aceh yang masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.\n2. Apabila Qonun Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh belum diubah dan/atau disahkan sampai dengan masa pendaftaran bakal pasangan calon, tata cara pendaftaran, penelitian, dan penetapan pasangan calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Aceh berpedoman kepada Qonun Kabupaten/Kota yang masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.\n3. Apabila Perdasus belum diubah dan/atau disahkan sampai dengan masa pendaftaran bakal pasangan calon, pendaftaran, penelitian dan penetapan pasangan calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat berpedoman kepada Perdasus yang masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.\n4. KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh yang telah melaksanakan proses tahapan pencalonan sebelum Peraturan ini berlaku, dinyatakan sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.\n5. KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh yang sedang melaksanakan proses tahapan pencalonan setelah Peraturan ini berlaku, tetap berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.\n6. KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh yang sedang melaksanakan proses pengadaan yang bersangkutan dengan pencalonan, apabila telah menetapkan pemenang dalam proses pengadaan tersebut, tetap berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.","sanctions","(-)","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/172845/peraturan-kpu-no-13-tahun-2010","9fa2e0f0-3c45-49c7-b560-7b9baed46edd","revoked_by",[103],{"_96":104,"_98":105,"_36":106},"Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173002/peraturan-kpu-no-9-tahun-2012","65475482-e7e3-44e7-abf4-c54ebedac339","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.687, 2011

GENERAL ELECTION COMMISSION. Candidacy. Local Elections. Procedure.

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 06 OF 2011
ON
PROCEDURES FOR CANDIDACY IN GENERAL ELECTIONS OF
HEAD OF REGION AND DEPUTY HEAD OF REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the provision of Article 8 paragraph (3) letter a of Law Number 22 of 2007 concerning the General Election Organizers, states that the duties and authorities of the General Election Commission in organizing the General Election of Regional Heads and Deputy Regional Heads are to compile and stipulate guidelines for the procedures for organizing the General Election of Regional Heads and Deputy Regional Heads in accordance with the stages regulated in the laws and regulations;
t

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c99a5919-84e0-4320-ba57-276f05c32f64","actionData","errors"]