[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c98d6b96-c221-407d-9726-2dd940c3270b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 Tahun 2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 217/PMK.08/2008","number","217/PMK.08/2008","year","2008","published_date","2008-12-16","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"193753c5-a731-40ce-a1e2-9283553b49dd","Utang, Piutang & Hibah Negara","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 217/PMK.08/2008, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 8 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.01/2004 tentang Penjualan Obligasi Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.08/2007.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk mengakomodasi penjualan Surat Perbendaharaan Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional, memperluas basis investor, dan memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan penjualan Surat Utang Negara. Tujuannya adalah untuk mengatur kembali penjualan Surat Utang Negara yang mencakup penjualan Surat Perbendaharaan Negara dalam valuta asing.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur penjualan Surat Utang Negara, termasuk Surat Perbendaharaan Negara dan Obligasi Negara, di Pasar Perdana Internasional. Penjualan dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Agen Penjual dengan metode Private Placement atau Bookbuilding. Agen Penjual dipilih dari Panel yang terdiri dari Investment Bank yang memenuhi kriteria tertentu. Konsultan hukum juga ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan penjualan. Setiap pihak dapat membeli Surat Utang Negara, dan Pemerintah dapat melakukan temu investor di luar negeri. Hasil penjualan dicatat sebagai penerimaan negara dalam APBN.

","transitional_provisions","1. Pelaksanaan seleksi anggota Panel, Agen Penjual, dan konsultan hukum yang telah dilalui dalam proses seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi Agen Penjual dan Konsultan Hukum dalam rangka penjualan Obligasi Negara dalam valuta asing di Pasar Perdana Internasional yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 305/KMK.08/2008 berikut perubahannya, dinyatakan sah dan tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan tahapan seleksi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PMK No. 77/PMK.08/2013 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/144528/pmk-no-77pmk082013","3f18fe34-4fc9-4951-8ef1-5868abf77e59","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

FINANCE MINISTER REGULATION NUMBER 217

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

FINANCE MINISTER REGULATION
NUMBER 217/PMK.08/2008

SALE OF GOVERNMENT DEBT SECURITIES IN FOREIGN CURRENCY
IN THE INTERNATIONAL PRIMARY MARKET

MINISTER OF FINANCE,

\n\n \n \n

Considering:

that the Decree of the Minister of Finance Number 22/KMK.01/2004 concerning the Sale of Government Bonds in Foreign Currency in the International Primary Market as amended by the Regulation of the Minister of Finance Number 15/PMK.08/2007, has not accommodated the sale of State Treasury Bills in foreign currency in the International Primary Market;
that in connection with letter a and in order to expand the investor base and provide more flexibility in the implementation of the sale of Government Debt Securities in foreign currency in the International Primary Market, it is necessary to rearrange the sale of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c98d6b96-c221-407d-9726-2dd940c3270b","actionData","errors"]