[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c96841c3-31c0-478c-b5c1-0ee57cb6aefe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kota Cimahi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kota Cimahi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Ketenagakerjaan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kota Cimahi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Tenaga Kerja sebagai mitra pengusaha merupakan salah satu pendukung dan pelaksana perekonomian yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Cimahi; \r\nb. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan upaya-upaya yang dapat mendorong percepatan \r\npeningkatan kualitas tenaga kerja dalam pembangunan Kota Cimahi; \r\nc. bahwa perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan dunia usaha; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Cimahi; \n Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981, Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997, Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998, Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013, Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995, Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1994, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 232 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008. \n Terdiri dari 48 pasal, 21 bab yaitu ketentuan umum, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, tenaga kerja asing, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, perjanjian kerja waktu tertentu, penyelesaiaan dan perselisihan hubungan industrial, lembaga kerjasama tripartit dan dewan pengupahan, organisasi pengusaha dan serikat pekerja, mogok kerja dan unjuk rasa, pemutusan hubungan kerja, kesejahteraan pekerja/buruh, perlindungan ketenagakerjaan, penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourching), jaminan sosial ketenagakerjaan dan tunjangan hari raya, upah minimum kota (umk), pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, ketentuan pidana dan sanksi administratif, penyidikan, ketentuan peralihan, penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2010 dicabut. \n 85 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kota Cimahi.\n2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kota Cimahi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kota Cimahi. Latar belakangnya adalah tenaga kerja sebagai mitra pengusaha yang penting bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menjamin hak-hak dasar pekerja tanpa diskriminasi.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja:** Dinas berkewajiban membina Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Pelatihan kerja harus relevan, efektif, dan efisien. Pemerintah Daerah dan perusahaan perlu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan produktivitas. Perusahaan di Kota Cimahi diharapkan menerima pelaku magang.\n2. **Tenaga Kerja Asing (TKA):** Penggunaan TKA harus selektif untuk alih teknologi dan keahlian. Perusahaan wajib menggunakan tenaga kerja pendamping dan membuat laporan alih teknologi.\n3. **Penempatan Tenaga Kerja:** Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kerja. Perusahaan di Kota Cimahi diharapkan memberikan kesempatan kepada warga Kota Cimahi. Perusahaan wajib melaporkan lowongan pekerjaan.\n4. **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT):** Pengusaha wajib memberitahukan penggunaan PKWT kepada instansi terkait. PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan tetap.\n5. **Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:** Penyelesaian wajib diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat (Bipartit). Jika tidak tercapai, perselisihan dicatatkan ke Dinas.\n6. **Lembaga Kerjasama Tripartit dan Dewan Pengupahan:** Pemerintah Daerah wajib membentuk dan mengoptimalkan kedua lembaga ini.\n7. **Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja:** Pengusaha dan pekerja/serikat pekerja melaksanakan pola kemitraan. Pengusaha wajib membantu pembayaran iuran serikat pekerja.\n8. **Mogok Kerja dan Unjuk Rasa:** Mogok kerja dapat dilakukan setelah gagalnya perundingan. Unjuk rasa harus memberitahukan kepada pihak kepolisian.\n9. **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK):** Walikota dapat melakukan koordinasi jika diduga akan terjadi penutupan perusahaan. Perusahaan agar menyediakan Dana Cadangan Pesangon. Pekerja yang pensiun berhak atas pesangon.\n10. **Kesejahteraan Pekerja:** Perusahaan wajib menyelenggarakan fasilitas kesejahteraan pekerja.\n11. **Perlindungan Ketenagakerjaan:** Pekerja berhak atas perlindungan K3, lingkungan kerja, dan perlakuan yang sesuai. Ada ketentuan khusus untuk tenaga kerja perempuan dan penyandang cacat.\n12. **Penyerahan Sebagian Pekerjaan (Outsourcing):** Pekerja outsourcing tidak boleh digunakan untuk kegiatan pokok. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.\n13. **Jaminan Sosial dan Tunjangan Hari Raya (THR):** Setiap pekerja wajib menjadi peserta BPJS. Pengusaha wajib memberikan THR keagamaan.\n14. **Upah Minimum Kota (UMK):** Setiap perusahaan wajib melaksanakan UMK. Pengusaha dilarang membayar upah di bawah UMK.","transitional_provisions","Semua Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang masih berjalan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tersebut.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap pasal 14 ayat (1), (2) dan (3), pasal 23, 26 ayat (1) dan (2), pasal 28 ayat (1), pasal 29 ayat (2), pasal 33, 37 dan pasal 38 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.\n2. Sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, atau pencabutan izin.","revokes",[91,97],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PERDA Kota Cimahi No. 14 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA CIMAHI","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/62606/perda-kota-cimahi-no-14-tahun-2014","c07e488f-02f3-4a46-9128-24a5e0a39b41",{"_92":98,"_94":99,"_36":100},"PERDA Kota Cimahi No. 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kota Cimahi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203882/perda-kota-cimahi-no-6-tahun-2010","1fa16891-5689-4e51-94a4-46ff1341496a","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
СITY OF СІМАНІ
NUMBER : YEAR : 2015

REGIONAL REGULATION OF СITY OF СІМАНІ
NUMBER YEAR 2015
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF
IN THE CITY OF СІМАНІ

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF СІМАНІ,

\n\n \n \n

Considering:

that is a partner of the entrepreneur is one of the supporters and implementers of the economy which is very important for improving the welfare of the community, especially in the City of Cimahi;
that in accordance with the role and position of , efforts are needed to encourage the acceleration of improving the quality of in the of Cimahi;
that is intended to guarantee the basic rights of /laborers and guarantee equal opportunities and treatment without discrimination on any basis to realize the welfare of workers and their families while still paying attention to the development of the business world;
that based on the considerations as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c96841c3-31c0-478c-b5c1-0ee57cb6aefe","actionData","errors"]