Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2012

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan sebelumnya yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan pelaksanaan bantuan hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan agar penanganannya dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pemberian bantuan hukum kepada pejabat, pegawai, pensiunan pegawai beserta keluarga, dan yayasan yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum ini mencakup litigasi dan non-litigasi, serta dapat melibatkan penggunaan jasa advokat. Masalah hukum yang diatur meliputi perkara perdata, kepailitan, pidana, tata usaha negara, pidana militer, dan nikah, talak, rujuk, termasuk uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Biaya bantuan hukum untuk kepentingan dinas dibebankan kepada APBN Kemhan, sedangkan untuk kepentingan pribadi dibebankan kepada pemohon.