[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c906c5cf-5c49-47a1-8e6b-5019121b5cd1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2007 Tahun 2007","number","24/PRT/M/2007","year","2007","published_date","2007-08-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2007
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 24/PRT/M/2007, Jdih.pu.go.id: 7 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2007. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB). Maksud dari pedoman teknis ini adalah untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah, khususnya instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung, dalam menetapkan kebijakan operasional IMB. Tujuannya adalah untuk mewujudkan bangunan gedung yang didirikan dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsinya, guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung, serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tata cara penerbitan IMB, meliputi pola umum pengaturan, proses perizinan, pengesahan dokumen rencana teknis, pemeriksaan permohonan, kelengkapan dokumen, perubahan rencana teknis, jangka waktu proses, pembekuan dan pencabutan izin, serta pendataan bangunan gedung.
Persyaratan IMB, meliputi persyaratan administratif dan teknis, penyedia jasa, dan pelaksana pengurusan permohonan.
Retribusi IMB, meliputi ketentuan khusus perizinan, jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi, penghitungan besarnya retribusi, indeks penghitungan, harga satuan retribusi, dan dokumen IMB.
Pembinaan, meliputi peran pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Ketentuan lain, meliputi pembangunan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri dan proses penerbitan perizinan.

Pelaksanaan pedoman teknis ini di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tentang bangunan gedung yang berpedoman pada peraturan ini. Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan aparat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis untuk terwujudnya penataan bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan serta keandalan bangunan gedung.

","transitional_provisions","1. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini.","sanctions","1. Terhadap aparat Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang bertugas dalam penentuan dan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/144513/permen-pupr-no-05prtm2016-tahun-2016","3c779b03-c9f8-492d-ac21-58903a7422d3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS
NUMBER : 24/PRT/M/2007
DATE AUGUST 9, 2007
CONCERNING
TECHNICAL GUIDELINES
BUILDING PERMIT
DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
DIRECTORATE GENERAL OF HUMAN SETTLEMENT

MINISTER OF PUBLIC WORKS
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS
NUMBER: 24/PRT/M/2007
CONCERNING
TECHNICAL GUIDELINES FOR BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF PUBLIC WORKS,

Considering:

that in order to realize orderly building management and ensure the technical reliability of buildings and the realization of legal certainty in building management, every building construction must be based on a Building Permit (IMB);
that the authority to issue Building Permits lies with the regional government;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Ministerial Regulation regarding Technical Guidelines for Building Permits;

In view of:

Governme

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c906c5cf-5c49-47a1-8e6b-5019121b5cd1","actionData","errors"]