[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8ef5ad6-a4ad-40dc-889f-8623d7ad8ea4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-12-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan - keuangan - daerah
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kab. Bogor Tahun 2022 No 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka menata sistem pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemda yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, PemKab Bogor telah membentuk Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009 Dan dengan telah diundangkannya PP No. 12 Tahun 2019 maka perlu membentuk Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Keuangan Daerah, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelola Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Kekayaan Daerah Dan Utang Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah, Informasi Keuangan Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2022. \n 144 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.\n\nPeraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bogor. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menata sistem pengelolaan keuangan agar lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Keuangan Daerah: Hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah.
Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah: Pengelolaan keuangan harus tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Pengelola Keuangan Daerah: Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Sekretaris Daerah sebagai koordinator, Kepala SKPKD sebagai PPKD, dan Kepala SKPD sebagai PA.
APBD: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun berdasarkan KUA dan PPAS.
Penyusunan Rancangan APBD: Proses penyusunan APBD yang melibatkan TAPD dan SKPD.
Pelaksanaan dan Penatausahaan: Tata cara pelaksanaan anggaran, penerimaan, dan pengeluaran daerah.
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Sistem akuntansi yang digunakan dan pelaporan keuangan daerah.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai kekayaan daerah, utang daerah, badan layanan umum daerah, penyelesaian kerugian daerah, informasi keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PERDA Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009 tentang POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/155792/perda-kab-bogor-no-8-tahun-2009","5507756e-8357-4134-8bac-3f54f99e9581","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE REGENT OF BOGOR
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 5 OF 2022
on
REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to manage a financial management system that can improve the quality of regional government administration that is orderly, efficient, economical, effective, transparent, and accountable, the Bogor Regency Government has established Bogor Regency Regional Regulation Number 8 of 2009 concerning the Main Principles of Regional Financial Management;
that with the enactment of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Financial Management and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 of 2020 concerning Technical Guidelines for Regional Financial Management, the Regional Regulation as referred to in letter a needs to be reviewed;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8ef5ad6-a4ad-40dc-889f-8623d7ad8ea4","actionData","errors"]