[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8a165f8-5e19-4a6a-a78e-0823ada4550c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-05-10","effective_date","2013-05-13","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"23186465-8acf-4b27-a795-2d4eddc93459","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pedoman - tata - cara - pembentukan - dan - pengelolaan - badan - usaha - milik - desa
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2013/6 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan perekononmian masyarakat perdesaan Perda No. 19 Tahun 2003 maka perlu menetapkan Perda tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan BUMD. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali dioub ah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 72 Tahun 2005; Permendagri no. 39 Tahun 2010; Perdqa Kab. Kuningan No. 12 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Strategi Dan Asas Bumdes, Pembentukan BUMDES, Jenis Dan Pengembangan Usaha, Permodalan, Organisasi Kepengurusan BUMBES, Bagi Hasil, Kerja Sama, Pengelolaan Pelapiran Dan Pertanggungjawaban BUMDES, Pembubaran BUMDES, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2013. \n 20 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan BUMDes.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kuningan. Latar belakang pembentukan BUMDes adalah untuk menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, serta menyesuaikan dengan kondisi dan aturan yang berkembang saat ini. Tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, potensi perekonomian di wilayah pedesaan, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan sumber daya alam desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Mekanisme pembentukan BUMDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, diawali dengan rapat pendirian, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Jenis usaha BUMDes meliputi pelayanan jasa, penyaluran bahan pokok, perdagangan sarana dan hasil pertanian, industri kecil dan kerajinan rakyat, pasar desa, dan kegiatan perekonomian lainnya.
Permodalan BUMDes bersumber dari desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, dan penyertaan modal pihak lain.
Organisasi kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa (Komisaris), unsur masyarakat Desa (Direksi), dan unsur BPD dan masyarakat Desa (Pengawas).
Hak dan kewajiban Komisaris, Direksi, dan Pengawas BUMDes.
Tata cara bagi hasil usaha BUMDes.
Kerjasama BUMDes dengan pihak lain.
Pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban BUMDes.
Pembubaran BUMDes.
Pembinaan dan pengawasan BUMDes.

","transitional_provisions","1. Permodalan BUMDes yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah serta berasal dari proyek bantuan yang diterima sebelum berlakunya peraturan ini harus diterbitkan keputusan desa dan dicatat oleh pemerintah desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa.\n2. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang belum berbadan hukum dan berkedudukan di desa agar melakukan pembenahan dan dapat beralih menjadi Badan Usaha Milik desa (BUMDes) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.\n3. Lumbung Desa yang selama ini ada dapat masuk sebagai salah satu unit usaha pada Basan Usaha Milik Desa (BUMDes).\n4. Kegiatan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n5. Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, harus sudah diterbitkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kab. Kuningan No. 9 Tahun 2016 tentang BADAN USAHA MILIK DESA","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/63238/perda-kab-kuningan-no-9-tahun-2016","68591600-b236-484b-9c11-69d7262f2e91","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2013
CONCERNING
GUIDELINES FOR PROCEDURES FOR ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUNINGAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to foster the development of the rural community's economic activities, it is deemed necessary to encourage the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in accordance with the needs and potential of the village;
that Regional Regulation Number 19 of 2003 concerning Guidelines for the Establishment of Village-Owned Enterprises needs to be adjusted to current conditions and regulations;
that based on the considerations referred to in letters a and b, to ensure legal certainty, it is deemed necessary to establish a Regional Regulation concerning Guidelines for Procedures for the Establishment and Management of Village-Owned

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8a165f8-5e19-4a6a-a78e-0823ada4550c","actionData","errors"]