[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8198aac-8b61-486f-b7dd-15c9524940d6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 1981 tentang Mencabut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1974 Dan Memberikan Kuasa Pengusahaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Sumber Daya Panasbumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Kepada Pertamina Di Indonesia","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1981","number","22","year","1981","published_date","1981-06-01","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Mencabut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1974 Dan Memberikan Kuasa Pengusahaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Sumber Daya Panasbumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Kepada Pertamina Di Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1981
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 22,
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Mencabut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1974 Dan Memberikan Kuasa Pengusahaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Sumber Daya Panasbumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Kepada Pertamina Di Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 1981. \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan

Perhatian: Peraturan ini TIDAK BERLAKU (INACTIVE / NOT IN FORCE). Analisis berikut disusun sebagai gambaran historis atas Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981 dan tidak mencerminkan peraturan yang masih berlaku saat ini.

\n\n

Kapan dicabut atau tidak berlaku lagi

Dokumen asli menetapkan Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (1 Juni 1981), tetapi dokumen yang Anda berikan tidak memuat klausul pencabutan atas Keputusan Presiden ini sendiri.
Status tidak berlaku sebagaimana Anda sampaikan: Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku (INACTIVE). Namun, dari teks yang diberikan saya tidak dapat menemukan instrumen resmi (mis. Keputusan Presiden lain, Peraturan Pemerintah, atau Undang‑Undang) yang secara eksplisit mencantumkan tanggal dan nomor pencabutan.
Catatan penting: Untuk kepastian formal mengenai tanggal pencabutan dan instrumen hukum yang mencabutnya diperlukan rujukan ke Lembaran Negara, Berita Negara, atau daftar perubahan peraturan nasional. Tanpa rujukan tersebut, tidak dapat ditetapkan secara pasti kapan secara administratif peraturan ini dicabut.

\n\n

Peraturan apa yang menggantikan (jika ada)

Keterangan umum: Secara historis, pengaturan pengusahaan panas bumi di Indonesia kemudian mengalami perkembangan melalui peraturan‑peraturan sektoral yang lebih baru (termasuk peraturan di bidang ketenagalistrikan, energi, dan perizinan sumber daya alam). Perubahan kebijakan tersebut pada praktiknya menggantikan rezim eksklusif yang diberikan kepada PERTAMINA melalui Keppres 22/1981.
Kebutuhan verifikasi: Karena dokumen ini tidak menyebut instrumen pengganti secara eksplisit, penentuan peraturan pengganti yang formal (nomor dan tanggal) harus diverifikasi pada basis data peraturan nasional atau sumber resmi pemerintah.

\n\n

Riwayat perubahan sebelum dicabut

Sebelum Keppres 22/1981: Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1974 dicabut oleh Keppres ini (teks menyebutkan \"Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1974\"). Artinya Keppres 22/1981 menggantikan pengaturan sebelumnya tentang pengusahaan panas bumi yang diatur oleh Keppres 16/1974.
Setelah 1981: Teks Keppres 22/1981 tidak memuat amandemen lebih lanjut. Riwayat perubahan formal berikutnya (pencabutan atau penggantian oleh peraturan nasional yang lebih baru) tidak dicantumkan dalam dokumen ini dan memerlukan verifikasi arsip hukum.

\n\n

Kesimpulan ringkas: Keppres No. 22/1981 adalah instrumen historis yang memberi PERTAMINA kuasa pengusahaan panas bumi pada masa itu dan telah dinyatakan tidak berlaku pada status saat ini. Untuk referensi hukum resmi tentang kapan dan oleh apa Keppres ini dicabut, perlu pemeriksaan instrumen pencabutan resmi di sumber hukum nasional.

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan Historis

\n\n

Tujuan dan Latar Belakang (dahulu)

Prioritas pemanfaatan panas bumi untuk pembangkitan energi guna menghemat penggunaan bahan bakar minyak dan gas bumi.
Memanfaatkan kemampuan PERTAMINA — dianggap memiliki keahlian dan teknologi yang diperlukan, sehingga diberi kuasa pengusahaan, eksplorasi, dan eksploitasi panas bumi di seluruh Indonesia.
Menetapkan kerangka kelembagaan dan teknis — pembagian peran antara PERTAMINA, Menteri Pertambangan dan Energi, dan Departemen terkait untuk pengawasan dan pelaksanaan.

\n\n

Kewajiban dan Hak yang Dahulu Ditetapkan

Kewajiban PERTAMINA: Melaksanakan eksplorasi, eksploitasi, dan mengusahakan sumber daya panas bumi; menjual energi panas bumi hasil produksi kepada Perusahaan Umum Listrik Negara untuk pembangkitan listrik (Pasal 2).
Hak PERTAMINA: Menerima kuasa pengusahaan atas wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi; hak untuk melakukan kerja sama dengan kontraktor ketika diperlukan (Pasal 1 dan 4).
Wewenang Menteri: Menetapkan batas dan syarat wilayah kuasa, menunjuk kontraktor, serta mengesahkan kerja sama antara PERTAMINA dan kontraktor (Pasal 1, 4).
Wewenang Departemen: Pengawasan dan pembinaan teknis oleh Departemen Pertambangan dan Energi c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Pasal 6).
Aspek fiskal: Ketentuan tentang pajak perseroan dan pajak atas bunga, dividen, dan royalti akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Pasal 5), sehingga ada pengecualian/ketentuan khusus fiskal yang dianggarkan.

\n\n

Mengapa Peraturan Ini Dicabut atau Tidak Berlaku Lagi (penjelasan historis dan analitis)

Perubahan kebijakan energi dan reformasi regulasi: Seiring waktu, kebijakan energi Indonesia dan kerangka hukum sektor energi berkembang — termasuk pembukaan partisipasi swasta, re‑organisasi kelembagaan, dan harmonisasi aturan ketenagalistrikan/energi — sehingga model kuasa eksklusif kepada satu badan BUMN menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan kebijakan baru.
Pembaruan peraturan sektoral: Munculnya undang‑undang dan peraturan pelaksana yang lebih baru di bidang energi, ketenagalistrikan, sumber daya alam, dan investasi (serta perubahan struktur kelembagaan PERTAMINA dan PLN) menyebabkan Keppres 22/1981 tidak lagi relevan secara fungsional.
Kebutuhan harmonisasi fiskal dan perizinan: Ketentuan fiskal khusus yang semula direncanakan untuk diatur dengan Keputusan Presiden mungkin kemudian ditangani dalam kerangka peraturan fiskal dan perpajakan nasional yang baru.

\n\n

Dampak Pencabutan (historis dan konsekuensi umum)

Pembukaan peluang bagi pihak non‑PERTAMINA: Pencabutan atau penggantian pada praktiknya memicu mekanisme yang lebih terbuka bagi partisipasi swasta, investor asing, dan model kontraktual baru (seperti kontrak kerja sama panas bumi, konsesi, atau mekanisme lain yang diatur oleh peraturan pengganti).
Perubahan hubungan komersial dengan PLN: Ketergantungan wajib pada PLN sebagai pembeli tunggal mungkin berubah menjadi mekanisme pembelian yang lebih fleksibel sesuai dengan aturan ketenagalistrikan yang berlaku kemudian.
Penyesuaian fiskal dan hak aset: Ketentuan perpajakan dan pembagian hasil yang dulu diatur atau dijanjikan dapat disesuaikan menurut ketentuan fiskal baru dan peraturan pengganti.
Dampak hukum kontrak lama: Kontrak, persetujuan, dan izin yang dibuat ketika Keppres 22/1981 berlaku perlu dievaluasi apakah tetap berlaku, diubah, atau diselesaikan menurut ketentuan transisi yang ditetapkan oleh peraturan pengganti.

\n\n

Catatan tambahan: Untuk menentukan dampak konkret terhadap proyek tertentu atau kontrak yang masih aktif pada saat pencabutan diperlukan analisis dokumen kontrak, instrumen pencabutan, dan peraturan pengganti yang relevan.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan (analisis historis dan praktik)

\n\n

Ketentuan peralihan saat dicabut

Teks Keppres 22/1981 sendiri tidak memuat pasal peralihan rinci mengenai bagaimana hak dan kewajiban dialihkan apabila suatu saat peraturan ini dicabut. Oleh karena itu, ketentuan peralihan formal biasanya diatur oleh instrumen yang mencabut atau menggantikan Keppres ini.
Praktik administratif: Dalam praktik, pencabutan oleh peraturan pengganti biasanya disertai pasal peralihan yang mengatur: kelanjutan kontrak yang ada, pengakuan izin, penyesuaian kewajiban fiskal, dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang belum selesai.

\n\n

Bagaimana transisi ke peraturan pengganti

Penyerahan atau penyesuaian izin: Pemegang hak atau kontrak di bawah rezim lama biasanya harus melakukan penyesuaian administratif sesuai ketentuan peralihan peraturan pengganti (mis. registrasi ulang, perubahan koefisien pembagian hasil, atau amandemen kontrak).
Evaluasi dan negosiasi ulang kontrak: Kontrak operasi bersama atau perjanjian pasca produksi dapat dinegosiasikan ulang atau ditempatkan di bawah rezim hukum baru sesuai ketentuan transisi.
Pembinaan teknis dan pengawasan: Kewajiban pengawasan teknis yang sebelumnya dijalankan oleh Departemen Pertambangan dan Energi akan berlanjut atau dialihkan sesuai dengan struktur kelembagaan yang berlaku pada saat peraturan pengganti diberlakukan.

\n\n

Hak dan kewajiban yang masih berlanjut

Kontrak yang sah: Umumnya, kontrak yang dibuat dengan itikad baik dan sah tetap diakui sampai dan kecuali diperintahkan sebaliknya oleh instrumen pengganti atau keputusan pengadilan; hal ini bergantung pada ketentuan peralihan peraturan pengganti.
Kewajiban fiskal dan pembayaran: Kewajiban perpajakan dan pembayaran (royalti, dividen, dsb.) yang sudah terutang sebelum pencabutan biasanya tetap harus diselesaikan, kecuali peraturan pengganti memberikan ketentuan khusus.

\n\n

Penyelesaian perkara yang belum selesai

Perkara administratif dan sengketa kontraktual: Sengketa yang belum diselesaikan pada saat pencabutan umumnya dapat diteruskan ke mekanisme penyelesaian yang diatur dalam kontrak (arbitrase, pengadilan) atau dirujuk kepada ketentuan transisi dalam peraturan pengganti.
Perkara pidana/administratif: Tuntutan pidana atau sanksi administratif yang sudah dijalankan sebelum pencabutan biasanya tetap dapat dilanjutkan berdasarkan hukum yang berlaku pada saat peristiwa terjadi, kecuali ada ketentuan retroaktif yang sangat khusus dari peraturan pengganti (yang jarang terjadi).

\n\n

Rekomendasi praktis: Untuk proyek atau kasus tertentu yang terkait dengan Keppres ini perlu menelaah: (1) kontrak dan izin asli; (2) instrumen pencabutan/pengganti resmi; dan (3) ketentuan transisi pada peraturan pengganti untuk menentukan hak dan kewajiban yang masih hidup dan prosedur penyelesaiannya.

","sanctions","

Sanksi (kondisi historis dan status setelah pencabutan)

\n\n

Sanksi yang Dahulu Berlaku

Teks Keppres 22/1981 tidak merinci sanksi administratif atau pidana spesifik untuk pelanggaran atas ketentuan Keppres ini. Penegakan kepatuhan difokuskan pada pengawasan teknis oleh Departemen Pertambangan dan Energi c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Pasal 6) dan pada penerapan hukum terkait seperti Undang‑Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 dan Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 1971 yang disebutkan berlaku dalam pelaksanaan kuasa pengusahaan (Pasal 3).
Akibat pelanggaran: Pelanggaran teknis, administratif, atau perpajakan pada praktiknya dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan sektoral dan ketentuan pidana/administratif yang lebih umum (mis. undang‑undang pertambangan, peraturan pajak, peraturan lingkungan, atau ketentuan perdata terkait pelanggaran kontrak).

\n\n

Status Sanksi Setelah Peraturan Dicabut

Sanksi yang sudah dijatuhkan sebelum pencabutan: Tetap memiliki akibat hukum kecuali ada ketentuan amnesti atau pengampunan yang dinyatakan secara eksplisit oleh peraturan pengganti.
Sanksi administratif/pidana baru: Setelah pencabutan, pemberian sanksi akan mengikuti rezim hukum dan sanksi yang diatur dalam peraturan pengganti (mis. peraturan baru tentang panas bumi, ketenagalistrikan, atau peraturan lingkungan dan perpajakan terbaru).

\n\n

Penyelesaian sanksi yang masih berjalan

Prosedur penyelesaian: Untuk sanksi yang masih berjalan ketika peraturan dicabut, biasanya perkara dilanjutkan sampai putusan akhir berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat fakta hukum terjadi. Jika peraturan pengganti memberikan ketentuan transisi, proses penyelesaian akan mengikuti ketentuan tersebut.
Anjuran praktis: Dalam kasus konkret (mis. denda, penalti, gugatan administratif), perlu menelaah dokumen sengketa, instrumen pelaksanaan yang mengeluarkan sanksi, serta peraturan pengganti untuk menentukan kelanjutan dan tata cara penyelesaian.

\n\n

Penutup: Karena Keppres 22/1981 tidak memuat sanksi rinci dan saat ini dinyatakan tidak berlaku, penyelesaian masalah terkait sanksi harus mengacu pada peraturan pengganti dan ketentuan transisi resmi. Untuk keperluan litigasi atau kepastian hukum administrasi disarankan meminta salinan instrumen pencabutan dan peraturan pengganti yang relevan.

","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":-5},"text","KEPPRES No. 16 Tahun 1974 tentang Menugaskan Kepada Perusahaan Negara Pertamina Utuk Mengadakan Survey dan Ekslporasi Sumber Sumber Energi Geothemal Khusus di Pulau Jawa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/78426/keppres-no-16-tahun-1974","revoked_by",[99],{"_93":100,"_95":101,"_36":102},"KEPPRES No. 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57970/keppres-no-76-tahun-2000","05c24d91-2690-45eb-8483-17fa7760959f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[111],{"_93":112,"_95":113,"_36":114},"KEPPRES No. 45 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981","https://peraturan.bpk.go.id/Details/63772/keppres-no-45-tahun-1991","c79ea4ce-77f7-41a4-b7e2-656a4c21a3a3","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 OF 1981

\n\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n

Considering:

a. that the exploitation of geothermal resources is prioritized for the generation of energy in order to save the use of oil and natural gas;
b. that PERTAMINA has the expertise and technology necessary to carry out the exploitation of geothermal resources;
c. that in view of the foregoing it is considered necessary to stipulate the granting of the Authority to exploit geothermal resources, exploration and exploitation to PERTAMINA in a Presidential Decree;

\n\n

Remembering:

1. Article 4 paragraph (1) and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution;
2. The Decree of the People's Consultative Assembly Number IV/MPR/1978 concerning the Broad Outlines of State Policy;
3. Law Number 4 Prp of 1960 concerning Indonesian Waters (State Gazette of 1960 Number 22, Supplement to the State Gazette Number 1942);
4. Law Number 44 Prp of 1960 concerning the Mining of Oil and Natural Gas (State Gazette of 1960 Number 133, Supplement to the State Gazette Number 2070);
5. Law Number 1 of 1967 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8198aac-8b61-486f-b7dd-15c9524940d6","actionData","errors"]

Status Peraturan

Kapan dicabut atau tidak berlaku lagi

Peraturan apa yang menggantikan (jika ada)

Riwayat perubahan sebelum dicabut

Isi Kebijakan Historis

Tujuan dan Latar Belakang (dahulu)

Kewajiban dan Hak yang Dahulu Ditetapkan

Mengapa Peraturan Ini Dicabut atau Tidak Berlaku Lagi (penjelasan historis dan analitis)

Dampak Pencabutan (historis dan konsekuensi umum)

Ketentuan Peralihan (analisis historis dan praktik)

Ketentuan peralihan saat dicabut

Bagaimana transisi ke peraturan pengganti

Hak dan kewajiban yang masih berlanjut

Penyelesaian perkara yang belum selesai

Sanksi (kondisi historis dan status setelah pencabutan)

Sanksi yang Dahulu Berlaku

Status Sanksi Setelah Peraturan Dicabut

Penyelesaian sanksi yang masih berjalan

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIANUMBER 22 OF 1981

Considering:

Remembering:

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22 OF 1981