Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2012

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2003 Nomor 1 Seri C Nomor 01).

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan tujuan untuk menyediakan sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebabkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2003 tidak sesuai lagi dengan perkembangan.

Peraturan ini mengatur retribusi pelayanan pasar yang digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar seperti kios, los, pelataran, dan fasilitas lainnya yang disediakan khusus untuk pedagang, kecuali fasilitas yang dimiliki atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas pasar, yang diwajibkan membayar retribusi.

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas (halaman/pelataran, los, kios), jenis lokasi, dan jangka waktu pemakaian. Tarif retribusi berbeda untuk setiap kelas pasar (Kelas I, II, III, IV) dan jenis fasilitas penunjang seperti MCK, air, kebersihan, dan parkir. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dan penetapannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis, kupon, dan kartu langganan. Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan disetor ke kas daerah. Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, serta mengizinkan pengangsuran retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu.

1. Segala pungutan yang dilakukan baik sebelum maupun pada saat Peraturan Daerah ini dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terhutang.