[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c7ce14dd-7754-46b3-ab4d-f2e958d62984","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000","number","25","year","2000","published_date","2000-05-06","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2000
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 25, LN. 2000 No. 54, TLN No. 3952, LL SETNEG : 21 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2000. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk mengatur kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom dalam berbagai bidang pemerintahan. Kewenangan Pemerintah Pusat meliputi bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta bidang lain seperti perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Sementara itu, kewenangan Propinsi mencakup bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan bidang tertentu lainnya. Propinsi juga dapat melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk memperjelas peran masing-masing tingkat pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

","transitional_provisions","1. Perizinan dan perjanjian kerjasama Pemerintah dengan pihak ketiga berdasarkan kewenangan Pemerintah sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perizinan dan perjanjian kerjasama.\n2. Terhadap kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini yang belum ada ketentuan mengenai kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman dari Pemerintah, dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah menunggu diterbitkannya ketentuan tersebut.\n3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap Daerah Otonom dalam hal terjadi kelalaian dan/atau pelanggaran atas penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/4760/pp-no-38-tahun-2007","e1d13a2a-6bbc-4cd3-8a30-ed776f72cd86","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 25 YEAR 2000
CONCERNING
AUTHORITY OF THE GOVERNMENT AND AUTHORITY OF PROVINCES
AS AUTONOMOUS REGIONS

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 12 of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government, it is necessary to stipulate a Government Regulation regarding the Authority of the Government and the Authority of Provinces as Autonomous Regions in the Field of Government; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution; \n Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 60 of 1999, Supplement to State Gazette Number 3839); \n Law Number 25 of 1999 concerning Financial Balance between the Central Government and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c7ce14dd-7754-46b3-ab4d-f2e958d62984","actionData","errors"]