[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6df3a3b-c5d1-4541-90e9-8018476cebbb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1985","number","26","year","1985","published_date","1985-05-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1985
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 26, LN. 1985 , LL Setkab : 41 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Jalan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 1985. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Peraturan ini mengatur pembinaan, pengadaan, dan pemeliharaan jaringan jalan di Indonesia, dengan fokus pada pembangunan jalan yang menghubungkan pusat produksi dan daerah pemasaran, serta memperkuat kesatuan wilayah nasional. Pembina jalan ditugaskan untuk memastikan jalan dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peraturan ini juga menetapkan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan. Selain itu, peraturan ini mengatur persyaratan teknis untuk berbagai jenis jalan, termasuk jalan arteri, kolektor, dan lokal, baik primer maupun sekunder. Pembina jalan bertanggung jawab untuk memastikan jalan memenuhi standar teknis yang ditetapkan dan dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundang-undangan yang telah ada berkaitan dengan jalan yang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), dan Pasal 20 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 2. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). 3. Barang siapa melanggar larangan atau perintah yang dikeluarkan secara tertulis berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49132/pp-no-34-tahun-2006","70d442b1-58cd-4df6-b0e7-29e3c6312c4a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 26 OF 1985
CONCERNING
ROADS

President of the Republic of Indonesia,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that Law Number 13 of 1980 concerning Roads has established the basic provisions regarding roads; \n that to implement the provisions as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate a government regulation concerning Roads; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) and Article 33 of the 1945 Constitution; \n Law Number 13 of 1980 concerning Roads (State Gazette of 1980 Number 83, Supplement to the State Gazette Number 3186); \n \n

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CONCERNING ROADS.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6df3a3b-c5d1-4541-90e9-8018476cebbb","actionData","errors"]