[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c61e91f7-6e6c-4b2c-b9ed-1e9e4344b91e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja","short_title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-01-23","effective_date","2025-01-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e063e67-4fa7-4ce3-83b5-65c5017ee028","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_name","Peraturan Polri","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kepolisian Negara Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penilaian Kinerja - Anggota - Kepolisian Negara Republik Indonesia - Sistem Manajemen Kinerja
2025
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 1, BN 2025 (64) : 21 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia TENTANG Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dalam melaksanakan tugas dibutuhkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kinerja yang baik, perlu dilakukan pengukuran kinerja melalui sistem manajemen kinerja. \n Dasar hukum Peraturan Polri ini adalah UU No. 2 Tahun 2002 dan Perpres No. 42 Tahun 2017. \n Peraturan Polri ini mengatur mengenai Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja (SMK). Penilaian Kinerja anggota Polri dengan SMK dilakukan terhadap anggota Polri mulai dari pangkat Bhayangkara Dua sampai dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh: a. pengemban fungsi sumber daya manusia; dan b. pengemban fungsi pengawasan internal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2025. \n Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 347), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 71 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 21 dan lampiran hlm 22 s.d. 71) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini mengatur tentang Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan Sistem Manajemen Kinerja (SMK). Latar belakang peraturan ini adalah untuk mewujudkan Polri yang profesional dengan anggota yang memiliki kinerja baik, yang diukur melalui SMK. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengganti peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Proses Penilaian Kinerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan evaluasi kinerja.
Penyusunan dan penetapan Kontrak Kerja sebagai dasar pelaksanaan penilaian.
Pemantauan Kinerja oleh Pejabat Penilai (PP) terhadap Anggota Yang Dinilai (AYD), termasuk penilaian Kontrak Kerja, Tugas Lain, Perilaku Kerja Anggota (PKA), pemenuhan jam kerja, dan penghargaan.
Pelaksanaan Penilaian Kinerja yang meliputi Faktor Spesifik (Kontrak Kerja dan Tugas Lain) dan Faktor Generik (PKA, pemenuhan jam kerja, dan penghargaan).
Penggunaan Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) sebagai aplikasi untuk melaksanakan Penilaian Kinerja.
Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Penilaian Kinerja oleh pengemban fungsi sumber daya manusia dan pengawasan internal.

Peraturan ini juga mengatur tentang kategori nilai akhir kinerja, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang, serta tindakan yang diambil berdasarkan kategori tersebut.

","transitional_provisions","Penilaian Kinerja semester dua Tahun 2024 sampai dengan semester dua Tahun 2025 tetap dinilai berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Sistem Manajemen Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 347).","sanctions","1. PP dan/atau pejabat lainnya yang tidak melaksanakan tahapan Penilaian Kinerja dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Seseorang yang melakukan atau memerintahkan perubahan Penilaian Kinerja yang telah disepakati dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perpol No. 2 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Sistem Manajemen Kinerja","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/229360/perpol-no-2-tahun-2018","05020353-eb9e-43f2-b32f-93bc1592a05a","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE
NUMBER 1 OF 2025
ON
PERFORMANCE APPRAISAL OF MEMBERS OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE
WITH PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE CHIEF OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize a professional Indonesian National Police in carrying out its duties, it is necessary to have members of the Indonesian National Police who have good performance, it is necessary to carry out performance measurement through a performance management system;
that Regulation of the Indonesian National Police Number 2 of 2018 concerning Performance Appraisal of Members of the Indonesian National Police with the Performance Management System is no longer in accordance with laws and regulations and organizational needs, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c61e91f7-6e6c-4b2c-b9ed-1e9e4344b91e","actionData","errors"]