[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c615dee5-3b3e-463b-a468-052222316fce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 13 Tahun 2023","number","13","year","2023","published_date","2023-12-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purwakarta","place_of_enactment","Purwakarta","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN - BARANG - MILIK - DAERAH
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD Kab. Purwakarta Tahun 2023 No. 13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020. \n Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan san Pengendalian, Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara, Ganti Rugi dan Sanksi, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2023. \n 106 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Purwakarta. Latar belakangnya adalah pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks memerlukan pengaturan yang komprehensif agar dapat dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Tujuannya adalah untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, mewujudkan akuntabilitas, serta pengelolaan yang tertib, efektif, dan efisien.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial meliputi:

\r\n\r\n\r\n\tPejabat Pengelola Barang Milik Daerah: Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan, Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang, Kepala Perangkat Daerah sebagai Pejabat Penatausahaan Barang, Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang, dan pejabat lain yang ditunjuk.\r\n\r\n\r\n\tPerencanaan Kebutuhan dan Penganggaran: Proses penyusunan RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) yang mengacu pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.\r\n\r\n\r\n\tPengadaan: Dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.\r\n\r\n\r\n\tPenggunaan: Penetapan status penggunaan oleh Bupati, dengan pengecualian untuk barang persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset yang direncanakan untuk dihibahkan.\r\n\r\n\r\n\tPemanfaatan: Pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi Perangkat Daerah, melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, dan kerjasama penyediaan infrastruktur.\r\n\r\n\r\n\tPemindahtanganan: Pengalihan kepemilikan barang milik daerah melalui penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah.\r\n\r\n\r\n\tPemusnahan: Tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.\r\n\r\n\r\n\tPenghapusan: Tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang.\r\n\r\n\r\n\tPenatausahaan: Rangkaian kegiatan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.\r\n\r\n\r\n\tPengawasan dan Pengendalian: Dilakukan oleh Pengguna Barang dan Pengelola Barang.\r\n\r\n\r\n\tPengelolaan Barang Milik Daerah pada BLUD: Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah mengenai Badan Layanan Umum.\r\n\r\n\r\n\tBarang Milik Daerah Berupa Rumah Negara: Pengaturan mengenai penggunaan rumah negara sebagai tempat tinggal pejabat dan pegawai negeri sipil.\r\n","transitional_provisions","1. Seluruh kegiatan dalam lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku.\r\n2. Seluruh kegiatan dalam lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.\r\n3. Pemanfaatan yang telah dilaksanakan tetapi tidak dilakukan sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan peninjauan dan disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n4. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sudah habis masa berlakunya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/ pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\n2. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Purwakarta No. 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/287675/perda-kab-purwakarta-no-15-tahun-2009","58fb761d-a759-4bc9-92f6-e07e590638aa","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PURWAKARTA
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PURWAKARTA REGENCY
NUMBER 13 OF 2023
ON
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURWAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that the management of Regional Assets which is increasingly developing and complex is not yet supported by comprehensive regulations, so it needs to be adjusted to the development of needs, so that in its implementation it can be managed optimally, effectively and efficiently;
that in order to implement the provisions of article 105 of Government Regulation Number 27 of 2014 concerning the Management of State/Regional Assets, as amended by Government Regulation Number 28 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Assets, it is necessary to develop a policy regarding the Management of Regional Assets in the region;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c615dee5-3b3e-463b-a468-052222316fce","actionData","errors"]