[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c601fd7e-3eac-4c87-b1a8-4265a35f1a46","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao No. 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-11-25","effective_date","2011-11-26","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rote Ndao","place_of_enactment","Ba'a","theme","Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan-pokok-pokok
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2011 Nomor 009
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;\r\nb.\tbahwa pengaturan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah adalah dalam rangka terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 11 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 12 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2009. \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Ruang Lingkup dan Asas; Bab 3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bab 4. Asas Umum dan Struktur APBD; Bab 5. Penyusunan Rancangan APBD, Bab 6. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Bab 7. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD; Bab 8. Akuntasi Keuangan Daerah; Bab 9. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD; Bab 10. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemerintah Daerah; Bab 11. Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban; Bab 12. Pengendalian Intern dan Review Atas Laporan Keuangan; Bab 13. Penyelesaian Kerugian Daerah; Bab 14. Ketentuan Peralihan; Bab 15. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2011. \n 56 halaman; 23 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah, kepala SKPKD selaku PPKD, dan kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.","transitional_provisions","Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Rote Ndao No. 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/270783/perda-kab-rote-ndao-no-8-tahun-2022","aa92ec0c-d845-4857-90dd-575d515236ea","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF ROTE NDAO REGENCY
NUMBER 9 OF 2011
CONCERNING
PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF ROTE NDAO,

Considering:

that to implement the provisions of article 151 of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Finance Management, it is necessary to regulate the principles of regional finance management;
that the regulation on the principles of regional finance management is in order to organize regional finance management that is orderly, obedient to statutory regulations, effective, efficient, economical, transparent, and accountable by paying attention to the principles of justice, appropriateness, and benefits for the community;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Principles of Regional Finance Management;

In view of:

Law Number 8 of 1974

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c601fd7e-3eac-4c87-b1a8-4265a35f1a46","actionData","errors"]