[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5fe4d13-9d20-4464-b90c-bff173687e3c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan","short_title","Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020","number","8","year","2020","published_date","2020-11-23","effective_date","2020-11-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5b0a08a5-7312-4df7-abd2-82d1520ce7a0","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan","short_name","Peraturan BNPP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Badan SAR Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi - Tata Kerja - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
2020
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan NO. 8, BN 2020 (1378): 35 hlm.; www.peraturan.go.id
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sudah tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah sehingga perlu diganti. \n UU Nomor 29 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 83 Tahun 2016. \n Peraturan ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020. \n Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 41 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 35, lampiran hlm 36 sd 41) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan organisasi Basarnas yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menata kembali organisasi dan tata kerja Basarnas agar sesuai dengan kebijakan pemerintah dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi: Basarnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugasnya meliputi penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan, koordinasi dengan instansi terkait, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi, dan lain-lain. Fungsinya mencakup perumusan dan penetapan kebijakan, standardisasi, koordinasi pelaksanaan, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, pelayanan informasi, dan lain-lain.
Susunan Organisasi: Basarnas terdiri atas Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan, Inspektorat, dan Pusat Data dan Informasi.
Sekretariat Utama: Bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Basarnas.
Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan: Bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, perumusan kebutuhan, perumusan dan pelaksanaan standardisasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi pencarian dan pertolongan, dan kesiapsiagaan.
Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan: Bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, serta bimbingan dan penyuluhan di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan: Bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pengembangan dan pelaksanaan, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan.
Inspektorat: Bertugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Basarnas.
Pusat Data dan Informasi: Bertugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi pencarian dan pertolongan.

","transitional_provisions","1. Jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Badan ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan","link","https://peraturan.go.id/id/peraturan-bnpp-no-8-tahun-2017","d653fc81-3528-4e91-b71f-32082e91344d","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_94":110,"_96":111,"_36":112},"Peraturan BNPP No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/301403/peraturan-bnpp-no-3-tahun-2022","ada471f3-872d-4008-8da9-97242ce86c08","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
ΒΝΡΤ. ΟΤK. Revocation.
No. 1378, 2020

REGULATION OF THE NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2020
ON
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL SEARCH AND RESCUE AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize a proportional, effective, and efficient organization of the National Search and Rescue Agency in order to improve the performance of the duties of the National Search and Rescue Agency, it is necessary to reorganize the organization and work procedures of the National Search and Rescue Agency;
that the Regulation of the Head of the National Search and Rescue Agency Number 8 of 2017 concerning the Organization and Work Procedures of the National Search and Rescue Agency is no longer in accordance with government policy

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5fe4d13-9d20-4464-b90c-bff173687e3c","actionData","errors"]