[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5fa4ead-41bd-494b-a262-6cddc2e17854","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-10-11","effective_date","2022-10-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"576dc292-e867-4201-bb20-e2bc4f271876","Pengawasan & Audit Kelembagaan","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengawasan - pemilihan umum
2022
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 5, BN 2023 (1071) : 16 Halaman, jdih.bawaslu.go.id
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n Ketentuan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2018; dan Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2021. \n Peraturan Badan ini mengatur tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakannya. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta Panwaslu LN yang dilakukan dengan berbasis ramah lingkungan. Pelaksanaan Pengawasan dengan berbasis ramah lingkungan dilakukan dengan memperhatikan pelindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas Pemilu melaporkan hasil Pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022. \n Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 18 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Pengawasan ini menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, yang dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS, dan Panwaslu LN. Pengawasan dilakukan dengan berbasis ramah lingkungan dan dapat didukung dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi.\n\nBawaslu melakukan pengawasan terhadap persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu, netralitas aparatur sipil negara, TNI, dan Polri, pelaksanaan putusan/keputusan, pelaksanaan Peraturan KPU, dan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu. Bawaslu Provinsi mengawasi tahapan Pemilu di wilayah provinsi, tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu, netralitas pihak yang dilarang ikut kampanye, pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu Kabupaten/Kota mengawasi tahapan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu, netralitas pihak yang dilarang ikut kampanye, pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, serta pelaksanaan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS. Panwaslu Kecamatan mengawasi tahapan Pemilu di wilayah kecamatan, tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu, netralitas pihak yang dilarang ikut kampanye, pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, sosialisasi penyelenggaraan Pemilu, dan proses rekapitulasi suara. Panwaslu Kelurahan/Desa mengawasi tahapan Pemilu di tingkat kelurahan/desa, tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu, netralitas pihak yang dilarang ikut kampanye, dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Panwaslu LN mengawasi tahapan Pemilu di luar negeri, tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pemilu, netralitas pihak yang dilarang ikut kampanye, dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Pengawas TPS mengawasi persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.\n\nPengawasan dilakukan melalui koordinasi dan pengendalian oleh ketua atau anggota Bawaslu di berbagai tingkatan. Bawaslu melaksanakan fungsi penyusunan standar, rencana, supervisi, pembinaan, evaluasi, analisis, pengadministrasian, dan pelaporan. Pengawas Pemilu membuat perencanaan, melaksanakan pengawasan secara langsung, melakukan pencegahan pelanggaran, membuat analisis, menentukan unsur pelanggaran, melakukan penindakan, dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Pembinaan pengawasan dilakukan secara berjenjang, dan laporan hasil pengawasan disampaikan secara periodik dan akhir tahun. Kerja sama pengawasan dapat dilakukan dengan instansi, lembaga, dan/atau pihak terkait.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Peraturan Bawaslu No. 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176652/peraturan-bawaslu-no-21-tahun-2018","2bc53ba4-8443-42c5-933b-328da92fb029","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108],{"_93":109,"_95":110,"_36":111},"Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/294172/peraturan-bawaslu-no-2-tahun-2024","63120259-f5cc-490f-b584-8d4706daf9c8","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 5 OF 2022

TENTANG

SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF GENERAL ELECTIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that the provisions regarding the supervision of the implementation of general elections regulated in the Regulation of the General Election Supervisory Agency Number 21 of 2018 concerning the Supervision of the Implementation of General Elections are no longer in accordance with developments and legal needs, so it is necessary to replace them;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the General Election Supervisory Agency concerning the Supervision of the Implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5fa4ead-41bd-494b-a262-6cddc2e17854","actionData","errors"]