[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5f4240e-5861-4970-a07e-dcb5eae8623d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_title","Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-05-04","effective_date","2021-05-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","13117af8-c8bd-41ce-ada8-ca4c9c132829","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","short_name","Peraturan LKPP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah NO. 4, BN.2021/No.486, jdih.lkpp.go.id : 6 hlm.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TENTANG Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 770). Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kapabilitas pelaku usaha pengadaan barang/jasa pemerintah melalui pembinaan yang efisien dan efektif. Kebijakan ini mencakup peningkatan kualitas perencanaan pengadaan, penggunaan barang/jasa dalam negeri, pemberdayaan pelaku usaha kecil dan koperasi, serta pelaksanaan pengadaan berkelanjutan. Pembinaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas, dukungan, penilaian kinerja, dan pengenaan sanksi daftar hitam. Peraturan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan asosiasi terkait untuk mencapai tujuan tersebut.","transitional_provisions","1. Proses pengenaan Sanksi Daftar Hitam yang sedang berjalan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tetap dilanjutkan sesuai dengan Peraturan Lembaga ini. 2. Sanksi Daftar Hitam yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa pengenaan Sanksi Daftar Hitam. 2. Sanksi Daftar Hitam melarang pelaku usaha mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan LKPP LKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/156036/peraturan-lkpp-lkpp-no-17-tahun-2018","fd0258cd-e1cf-4274-b692-ecdc92330f32","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION
REGULATION
GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2021
on
DEVELOPMENT OF GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT BUSINESS ACTORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE GOVERNMENT GOODS/SERVICES PROCUREMENT POLICY INSTITUTION
REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang :

Considering / Whereas to follow up the provisions in Article 11 paragraph (1) letter m of Presidential Regulation Number 12 of 2021 on Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 on Government Goods/Services Procurement, it is necessary to further regulate the performance assessment of providers which is part of the development of Government Goods/Services Procurement Business Actors;
Considering / Whereas to increase competitiveness, business climate and the role of Business Actors for Government Goods/Services Procurement, it is necessary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5f4240e-5861-4970-a07e-dcb5eae8623d","actionData","errors"]