[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5f1e752-2fe8-4f10-a71f-a80c0734e78a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":-5,"_99":-5,"_100":-5,"_101":-5,"_102":-5,"_103":-5,"_104":-5,"_105":-5,"_106":-5,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif","short_title","Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 3 Tahun 2025","number","3","year","2025","published_date","2025-05-21","effective_date","2025-05-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","597672e6-f90f-4de3-a467-8c82b483e91c","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Ekonomi Kreatif","short_name","Peraturan Bekraf","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e9d83b7e-f210-451c-90dd-5e3efd1b1cc0","Dokumentasi & Informasi Hukum","tags",[],"location","Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM / JDIH
2025
Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif NO. 3, BN 2025 (360) / 8 hlm
Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif TENTANG Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib dan terpadu dalam sebuah jaringan di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; \r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif sebagai anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional wajib membentuk organisasi dan melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; \n Pasal 17 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, Perpres No. 33 Tahun 2012, Perpres No. 199 Tahun 2024, Perpres No. 200 Tahun 2024, Permenkumham No. 8 Tahun 2019, dan Permenekraf/Kabekraf No. 1 Tahun 2024. \n Peraturan ini mengatur mengenai organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pemantauan dan evaluasi, dan pendanaan JDIH di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Organisasi JDIH terdiri atas Pusat JDIH dan Anggota JDIH. Pusat JDIH membangun sistem Informasi Hukum berbasis elektronik yang dapat dikembangkan melalui aplikasi seluler dan terhubung dengan laman Kementerian serta terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN. Dokumen Hukum berupa dokumen peraturan, monografi hukum, artikel hukum, dan putusan pengadilan/yurisprudensi. Dokumen Hukum yang termuat dalam sistem Informasi Hukum dikelola melalui metadata dan dapat diakses oleh masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2025. \n Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sepanjang mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bidang ekonomi kreatif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib dan terpadu di lingkungan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Kebijakan ini mengatur organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terdiri dari pusat JDIH (berada pada Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi) dan anggota JDIH (terdiri dari berbagai Biro dan Pusat di lingkungan Kementerian). Pusat JDIH bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, termasuk perumusan kebijakan, koordinasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi hukum. Anggota JDIH bertugas mendukung pusat JDIH dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di unit kerja masing-masing. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum mengacu pada standar yang berlaku dan memuat dokumen peraturan, monografi hukum, artikel hukum, dan putusan pengadilan/yurisprudensi. Pusat JDIH membangun sistem informasi hukum berbasis elektronik yang terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN. Kementerian melaksanakan peningkatan kompetensi dan kualitas pengelolaan JDIH melalui sosialisasi dan bimbingan teknis. Pusat JDIH melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan JDIH secara berkala. Pendanaan untuk pengelolaan JDIH bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Permenpar No. 1 Tahun 2022tentangJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203933/permenpar-no-1-tahun-2022","8261bdc5-767a-41e0-bfbd-4ed5ead1d1ae","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF CREATIVE ECONOMY/
HEAD OF THE CREATIVE ECONOMY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2025
on
LEGAL DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK
WITHIN THE MINISTRY OF CREATIVE ECONOMY/
CREATIVE ECONOMY AGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF CREATIVE ECONOMY/HEAD OF THE CREATIVE ECONOMY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that in order to realize the orderly and integrated management of legal documentation and information in a network within the Ministry of Creative Economy/Creative Economy Agency, it is necessary to regulate the management of legal documentation and information within the Ministry of Creative Economy/Creative Economy Agency;
that based on the provisions of Article 5 paragraph (1) and Article 7 of Presidential Regulation Number 33 of 2012 on the National Legal Documentation and Information Network, the Ministry of Creative Economy/Creative Economy

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5f1e752-2fe8-4f10-a71f-a80c0734e78a","actionData","errors"]