[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5e6b566-4088-4c56-a013-3cf730d2d66c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_97":98,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-04-05","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 4, BN.2012/No.387, jdih.bawaslu.go.id : 16 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2012 ini mengatur tentang pengawasan dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilu Kada). Latar belakang peraturan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas, serta mewujudkan tahapan kampanye yang demokratis dan berkualitas.

\n\n

Tujuan pengawasan dana kampanye adalah untuk memastikan terlaksananya kampanye Pemilu Kada secara berintegritas melalui penerimaan, penggunaan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye yang legal, transparan, dan akuntabel. Pengawasan juga bertujuan untuk perlakuan yang adil terhadap pasangan calon dalam hal dana kampanye, serta ketaatan penyelenggara Pemilu Kada dalam menegakkan peraturan perundang-undangan mengenai dana kampanye.

\n\n

Peraturan ini mengatur tentang asas pengawasan, pelaksana dan wilayah pengawasan, titik rawan pelanggaran, ruang lingkup dan fokus pengawasan, strategi pengawasan, mekanisme pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan, koordinasi dan kerjasama, serta laporan hasil pengawasan. Pengawasan dana kampanye dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

\n\n

Fokus pengawasan antara lain pada ketaatan pasangan calon terhadap ketentuan RKDK, sumber penerimaan dana kampanye, batasan sumbangan, pencatatan sumbangan, kebenaran laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye, serta ketepatan waktu penyerahan laporan. Selain itu, juga diawasi ketaatan KPU terhadap ketentuan tentang penetapan kantor akuntan publik, pelaksanaan audit dana kampanye, keterbukaan informasi, dan penjatuhan sanksi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2010 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/175938/peraturan-bawaslu-no-3-tahun-2010","a5bb8b85-efe7-41a6-9fd3-af71dc1306b1","revoked_by",[99],{"_92":100,"_94":101,"_36":102},"Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2015 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176536/peraturan-bawaslu-no-11-tahun-2015","98b96656-e714-4fbd-b53d-08c13d80c362","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE ELECTION SUPERVISORY BODY
NUMBER 4 OF 2012
REGARDING
SUPERVISION OF GENERAL ELECTION CAMPAIGN FUNDS
HEAD OF REGION AND DEPUTY HEAD OF REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

ELECTION SUPERVISORY BODY,

Considering:

that in order to realize an election organizer that is integrated and credible, as well as the implementation of general elections based on direct, general, free, confidential, honest, fair, and democratic principles, it is necessary to carry out supervision in the stages of campaign funds for the Election of Regional Heads and Deputy Regional Heads;
that in order to realize the implementation of campaign stages in a democratic, qualified, and procedurally correct manner, and to realize the integrity of the implementation of general elections in accordance with statutory regulations, it is deemed necessary to supervise campaign funds for the process;
that in order to carry out the duties,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5e6b566-4088-4c56-a013-3cf730d2d66c","actionData","errors"]