[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5df51de-4b2c-4b43-aabd-762270031a4a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2006","number","12","year","2006","published_date","2006-12-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purwakarta","place_of_enactment","Purwakarta","theme","Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES) - badan pembentukan
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD Kab. Purwakarta Tahun 2006 No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES)
ABSTRAK:	\n \n bahwa Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa diperlukan guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahaan desa; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pelaksanaan pemerintahan desa; bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ( BAMUSDES ); \n Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005; \n Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Kedudukan, Susunan Dan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Fungsi, Wewenang, Hak, Kewajiban Dan Larangan Bamusdes, Tata Kerja Bamusdes, Anggaran, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006. \n 16 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES) di Kabupaten Purwakarta. Tujuan pembentukan BAMUSDES adalah untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang transparan, demokratis, dan berorientasi pada kerukunan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan pelayanan masyarakat desa. BAMUSDES berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BAMUSDES adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, berasal dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota BAMUSDES ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Persyaratan menjadi anggota BAMUSDES meliputi usia minimal 25 tahun, pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Rukun Warga atau Rukun Tetangga, tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani pidana penjara, memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat, dan sanggup menyediakan waktu untuk tugas BAMUSDES. Pemilihan anggota BAMUSDES dilakukan melalui musyawarah di tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga. BAMUSDES memiliki fungsi membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, memberikan usul dan saran kepada Kepala Desa, menjelaskan kebijakan pemerintahan desa, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan konsultasi kepada organisasi kemasyarakatan lainnya. BAMUSDES berwenang membahas rancangan Peraturan Desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun tata tertib BPD, dan memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa","link","","revoked_by",[101],{"_95":102,"_97":103,"_36":104},"PERDA Kab. Purwakarta No. 7 Tahun 2020 tentang Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/165723/perda-kab-purwakarta-no-7-tahun-2020","524b6002-23b3-4731-9a13-5b3aaa0cb8db","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF PURWAKARTA REGENCY
NUMBER: 12
YEAR 2006
SERIES D

REGIONAL REGULATION OF PURWAKARTA REGENCY
NUMBER 12 OF 2006
TENTANG
GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT OF VILLAGE DELIBERATION BODY
(BAMUSDES)

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PURWAKARTA,

Menimbang :

that Guidelines for the Establishment of Village Deliberation Body are needed to meet the needs of village government administration;
that based on the provisions of Article 42 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, Regional Regulation Number 12 of 2000 on Guidelines for the Establishment of Village Representative Body is currently no longer in accordance with the development and implementation of village governance;
that in connection with letters a and b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Guidelines for the Establishment of the Village Deliberation Body (BAMUSDES);

Mengingat :

Law Number 4 of 1968 on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5df51de-4b2c-4b43-aabd-762270031a4a","actionData","errors"]