[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c5a2e458-f846-4fbf-8a3d-85d0feb00287","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2014","number","1","year","2014","published_date","2014-01-20","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kulon Progo","place_of_enactment","Wates","theme","Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PRODUK-HUKUM-PEMERINTAHAN-DAERAH
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: 1\r\nLEMBARAN DAERAH\r\nKABUPATEN KULON PROGO\r\nNOMOR : 1 TAHUN : 2014\r\nPERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO\r\nNOMOR 1 TAHUN 2014\r\nTENTANG\r\nPEMBENTUKAN PRODUK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH\r\nDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA\r\nBUPATI KULON PROGO,\r\nMenimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan\r\ndalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,\r\nsehingga dalam pembentukannya harus selaras\r\ndengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah;\r\nbahwa untuk mewujudkan pembentukan produk\r\nhukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur\r\nmengenai perencanaan, persiapan, perumusan,\r\npembahasan, pengesahan, pengundangan, dan\r\npenyebarluasan; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-\r\nUndang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53\r\nTahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo\r\nNomor 2 Tahun 2010; \n Materi Pokok: Ruang Lingkup; MAksud dan Tujuan; Asas-Asas; Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum; Pembentukan Produk Hukum yang DIbentuk Oleh DPRD dan Bupati; Pembentukan Produk Hukum oleh Bupati; Pembentukan Produk Hukum oleh DPRD; Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi; Dokumentasi dan Sosialisasi; Ketentuan Lain-Lain; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 46 HLM, Penjelasan: 7 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembentukan produk hukum Pemerintahan Daerah secara baku, terencana, terpadu dan sistematis, dengan tujuan agar pembentukan produk hukum Pemerintahan Daerah berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik. Proses pembentukan produk hukum harus didasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Materi muatan produk hukum harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Jenis produk hukum yang dibentuk oleh DPRD dan Bupati adalah Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Bersama DPRD dan Bupati. Perda bersifat pengaturan yang disetujui bersama dan ditandatangani oleh Bupati. Keputusan Bersama bersifat penetapan yang disetujui bersama dan ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Bupati.

Produk hukum yang dibentuk oleh Bupati terdiri dari Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati, dan Keputusan Bupati. Dalam hal tertentu, Bupati dapat menetapkan Instruksi Bupati. Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati bersifat pengaturan, sementara Keputusan Bupati bersifat penetapan.

Produk hukum yang dibentuk oleh DPRD terdiri dari Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD. Peraturan DPRD bersifat pengaturan, sementara Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD bersifat penetapan.

Perencanaan pembentukan Perda ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang disusun oleh DPRD dan Pemerintah Daerah setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD. Prolegda disusun berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah, perintah peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan, aspirasi masyarakat, dan fungsi tugas SKPD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Kulon Progo No. 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277613/perda-kab-kulon-progo-no-7-tahun-2023","02de4a4f-a3f2-4b43-800d-63229d1d92c5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[113],{"_96":114,"_98":115,"_36":116},"PERDA Kab. Kulon Progo No. 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12282/perda-kab-kulon-progo-no-3-tahun-2017","461ea58c-1877-4162-b723-760abd9bff53","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KULON PROGO REGENCY

NUMBER:1
YEAR: 2014

REGIONAL REGULATION OF KULON PROGO REGENCY
NUMBER 1 OF 2014
ON
FORMATION OF REGIONAL GOVERNMENT LEGAL PRODUCTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KULON PROGO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that legal products constitute a foundation
in the implementation of Regional Government,
so that their formation must be in line
with the needs of Regional Government
implementation;
that in order to realize the formation of legal
products in the implementation of good and
qualified Regional Government, it is necessary to
regulate the planning, preparation, formulation,
discussion, ratification, promulgation, and
dissemination;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary
to form a Regional Regulation on the
Formation of Regional Government Legal
Products;

Bearing in Mind :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c5a2e458-f846-4fbf-8a3d-85d0feb00287","actionData","errors"]