[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c59b3592-b0f8-4463-bcbd-9da892476b71","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.02/2020","number","93/PMK.02/2020","year","2020","published_date","2020-07-22","effective_date","2020-07-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN – KONTRAK TAHUN JAMAK – MENTERI KEUANGAN
2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 93/PMK.02/2020, BN.2020/NO.8208, https:jdih.kemenkeu.go.id : 14 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan
ABSTRAK:	\n \n : - Bahwa untuk mengakomodir pemberian persetujuan kontrak tahun jamak bagi\r\npekerjaan yang semula direncanakan dilakukan secara tahun tunggal menjadi tahun\r\njamak sebagai akibat dari terjadinya keadaan kahar, perlu mengubah Peraturan\r\nMenteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 dengan menetapkan Peraturan Menteri\r\nKeuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan. \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN\r\nNo.4916), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267),\r\nPerpresRI 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.33),PerpresRI 57 Tahun 2020 (LN Tahun\r\n2020 No.98), Permenkeu RI 60/PMK.02/2018 (BN Tahun 2018 No.775), Permenkeu\r\nRI 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1862) sebagaimana telah beberapa kali\r\ndiubah,terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745). \n - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:\r\nPekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana\r\ndimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pekerjaan yang penyelesaiannya\r\ndirencanakan kurang dari 12 (dua belas) bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu)\r\ntahun anggaran atau pekerjaan yang semula direncanakan dilakukan secara tahun\r\ntunggal menjadi tahun jamak sebagai akibat dari suatu keadaan yang terjadi di luar\r\nkehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,\r\nsehingga kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi\r\n(keadaan kahar).\r\nPermohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak untuk pekerjaan sebagaimana\r\ndimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diajukan secara tertulis oleh\r\nMenteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan paling\r\nlambat pada bulan Oktober tahun anggaran berkenaan. Untuk pekerjaan yang semula\r\ndirencanakan dilakukan secara tahun tunggal menjadi tahun jamak sebagai akibat dari\r\nterjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, telah\r\ndilengkapi dengan surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan\r\nbahwa pekerjaan tersebut telah ditetapkan kontraknya atau telah dilakukan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020. \n Lampiran halaman 9 s.d. 14. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 775)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan. Perubahan tersebut meliputi ketentuan mengenai pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak, yang mencakup pekerjaan yang penyelesaiannya direncanakan kurang dari 12 bulan tetapi membebani lebih dari 1 tahun anggaran, atau pekerjaan yang semula direncanakan dilakukan secara tahun tunggal menjadi tahun jamak akibat keadaan kahar. Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak harus diajukan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan sebelum pekerjaan dilakukan, dengan memenuhi persyaratan kelayakan teknis, ketersediaan alokasi anggaran, pencantuman rencana pelaksanaan tahunan dalam prakiraan maju, serta alasan dan dasar pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan ini juga mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PMK No. 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Oleh Menteri Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112421/pmk-no-60pmk022018","f1aa061d-54fd-413e-91a6-8c1b6564e0a3","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 93/PMK.02/2020
ABOUT
AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NUMBER
60/PMK.02/2018 REGARDING APPROVAL OF MULTI-YEAR CONTRACTS BY
THE MINISTER OF FINANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to provide guidelines for Ministers/Heads of Institutions/Budget Users in submitting applications for approval of multi-year contracts in government procurement of goods and services to the Minister of Finance in accordance with the provisions of Article 61 of Government Regulation Number 45 of 2013 concerning Procedures for Implementing the State Revenue and Expenditure Budget as amended by Government Regulation Number 50 of 2018 concerning Amendments to Government Regulation Number 45 of 2013 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c59b3592-b0f8-4463-bcbd-9da892476b71","actionData","errors"]