[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c58d464d-e7a0-4776-92d2-83744b367cbd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2002","number","10","year","2002","published_date","2002-03-19","effective_date","2002-03-20","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2002/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa sumber daya manusia adalah salah satu modal\r\ndasar dalam pembangunan yang merupakan kekuatan\r\nefektif dalam mempercepat proses pembangunan\r\nmenuju sasaran pembangunan; bahwa agar proses pembangunan dapat terlaksana\r\ndenganbaik maka pelayanan di bidang\r\nKetenagakerjaan di Wilayah Pemerintah Kota\r\nBanjarbaru perlu ditingkatkan; bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a\r\ndan b konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan\r\nPeraturan Daerah. \n Undang-undang UAP 1930 Stb. 1930 Nomor 225; Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 195; Undang — Undang Nomor 21 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1991; Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999; InstruksiPresiden Nomor 34 Tahun 1972; PeraturanDaerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun\r\n2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01\r\nTahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun\r\n2001. \n Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan yang berisi; Ketentuan Umum; Pelayanan Ketenagakerjaan; Prosedur Dan Tata Cara Pelayanan Ketenagakerjaan; Nama,Obyek Dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Struktur Dan Besarnya Tarif; Wilayah Pemungutan; Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Pengurangan Dan Keringanan; Pengawasan Dan Pembinaan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2002. \n 29 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan di wilayah Kota Banjarbaru. Latar belakangnya adalah sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan yang perlu dibina.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai jenis pelayanan ketenagakerjaan yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kota Banjarbaru, meliputi:

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja:

Pemberian Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu AK.I atau Kartu Kuning).
Pemberian Izin Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).
Pemberian Surat Izin Usaha Penempatan (SIUP) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) atau Perwakilan Daerah PJTKI (PERWADA).

Pelayanan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja:

Pemberian Izin Operasional Lembaga Latihan Swasta.
Pengesahan Ijazah atau Sertifikat Lulusan Lembaga Latihan Swasta.

Pelayanan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja:

Pengesahan Peraturan Perusahaan.
Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
Pendaftaran Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu.
Pendaftaran LKS Bipartit.
Putusan Anjuran Penyelesaian atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pelayanan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Norma Kerja:

Izin Ketel Uap.
Izin pemakaian Bejana Uap atau Ekonomisir.
Izin Pengeringan Uap (Super heater) yang berdiri sendiri.
Izin Pengesah pemakaian Botol Baja, Botol Oksigen Acetylin dan Elpiji.
Izin Conveyor.
Izin pemakaian Mesin-mesin Produksi.
Izin pemakaian Pesawat Angkat / Angkut.
Izin pemakaian Instalasi Petir.
Izin Penyimpangan Waktu Kerja.
Izin Kerja Malam Wanita.

Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh pelayanan tersebut wajib membayar retribusi.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka perizinan yang telah diterbitkan sebelumnya agar menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.\n2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.","sanctions","Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kota Banjarbaru No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23463/perda-kota-banjarbaru-no-13-tahun-2011","4b69bdb9-6fef-47b7-b001-7bd4b651f556","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[112],{"_99":113,"_101":114},"PERDA Kota Banjarbaru No. 05 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Ketenagakerjaan","","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER: 10 YEAR 2002
CONCERNING
RETRIBUTION FOR LABOR SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARBARU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that human resources are one of the basic capitals in development which is an effective force in accelerating the development process towards development goals;
that in order for the development process to be carried out properly, services in the field of labor in the Government Area of Banjarbaru City need to be improved.
that to achieve the objectives in letters a and b of this consideration, it needs to be regulated and stipulated by Regional Regulation.

In view of:

UAP Law 1930 Stb. 1930 Number 225;
Law Number 3 of 1951 concerning the Statement of the validity of the Labor Supervision Law of 1948 Number 23 of the Republic of Indonesia for the Entire

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c58d464d-e7a0-4776-92d2-83744b367cbd","actionData","errors"]