[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c52605af-2b52-46e4-af04-cca89b9d237d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah","short_title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023","number","7","year","2023","published_date","2023-05-08","effective_date","2023-06-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","908b6ebf-f9ae-4031-a6ea-6821b4d7332b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Dalam Negeri","short_name","Permendagri","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman - Pembentukan - Nomenklatur - Badan Riset dan Inovasi Daerah
2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 7, BN.2023 (435) : 9 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Dalam Negeri TENTANG Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah
ABSTRAK:	\n \n Pengaturan mengenai Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Permendagri ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perpres Nomor 78 Tahun 2021; Perpres Nomor 114 Tahun 2021; dan Permendagri Nomor 137 Tahun 2022. \n Permendagri ini mengatur mengenai pedoman, pembentukan, dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pembentukan, nomenklatur, kedudukan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan jabatan di lingkungan BRIDA provinsi dan kabupaten/kota. BRIDA dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pembentukan BRIDA pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. BRIDA mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11, Bab V, dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 13 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197).","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menyesuaikan pengaturan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tujuannya adalah untuk membentuk dan menata nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) agar lebih terintegrasi dan efektif dalam mendukung penelitian dan inovasi di daerah.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembentukan BRIDA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang ditetapkan melalui peraturan daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIDA bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. BRIDA juga berfungsi dalam penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. Selain itu, peraturan ini memungkinkan penggabungan BRIDA dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menjadi BAPPERIDA untuk meningkatkan efektivitas fungsi penunjang urusan pemerintahan.

","transitional_provisions","1. Penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi, dan susunan organisasi badan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan menjadi BRIDA dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan PemerintahanPada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Penelitian dan Pengembangan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 11, Bab V, dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/111307/permendagri-no-5-tahun-2017","325b2db7-0d6c-4a4b-bfd2-31398701506d","revoked_by",[],"partially_revokes",[106],{"_97":107,"_99":100,"_36":101},"Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2017","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

MINISTRY OF HOME AFFAIRS. BRIDA. Establishment. Nomenclature. Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2023
CONCERNING
GUIDELINES, ESTABLISHMENT, AND NOMENCLATURE OF THE REGIONAL RESEARCH AND
INNOVATION AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 109 paragraph (3) of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus as amended by Government Regulation Number 72 of 2019 concerning Amendments to Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 5 of 2017 concerning Guidelines for Nomenclature of Provincial and Regency/City Regional Apparatuses that Carry Out Supporting Functions for the Implementation of Government Affairs has been

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c52605af-2b52-46e4-af04-cca89b9d237d","actionData","errors"]